TRIBUNNEWS.COM - Jaringan Aktivis Indonesia (Jarak Indonesia), berencana melaporkan Andre Rosiade ke Mabes Polri karena penggerebekan pekerja seks komersial (PSK) di Padang, Senin (10/2/2020).

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Andre Rosiade, dilaporkan atas dugaan turut membantu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Ketua DPP Jarak Indonesia, Donny Manurung mengataka, perempuan yang digerebek oleh Andre adalah seorang korban politik.

"Sebenarnya perempuan ini adalah korban dari politik yang busuk, yang membuat ekonomi rusak," ujar Donny saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (9/2/2020).

"Dan juga membuat masyarakat tidak memiliki pekerjaan, yang akhirnya mereka terpaksa melakukan hal tersebut," tambahnya.

Selain itu, ia juga mempertanyakan seseorang bernama Bimo Nurahman, yang diduga sebagai pemesan kamar.

"Kenapa yang bernama Bimo tidak dijadikan tersangka? Kami mengindikasi ada upaya politisasi," ungkapnya.

"Yakni perkara untuk mendompleng nama Andre Rosiade, karena ada isu dia mau mencalonkan menjadi Gubernur Sumbar," imbuhnya.

Dugaan tersebut yang membuat Donny yakin untuk melaporkan Andre Rosiade ke polisi.

Menurutnya, tindakan politisi Gerindra itu seperti undercover buying yang kerap dilakukan kepolisian.

"Andre hanya bisa melaporkan atau menginformasikan kepada kepolisian," jelasnya.

Donny menyebut, Andre Roside memimpin penggerebekan tersebut.

"Ini Andre Rosiade yang memimpin langsung, bukti nama pemesanan dari pihak hotel juga ada," sebutnya.

Ia pun memberi saran, sebaiknya Andre Rosiade hanya melaporkan saja.

Sebab, status dirinya sebagai anggota dewan, bukan polisi.

"Seharusnya Andre ini bicara langsung ke Polda Sumbar, di wilayah hukum anda banyak sekali prostitusi tolong diberantas," katanya.

Donny juga mengatakan, seharusnya Andre Rosiade memberikan peluang-peluang pekerjaan.


https://m.tribunnews.com/amp/regiona...olisi-hari-ini