TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menolak usulan asosiasi pengemudi ojek online (ojol) Jabodetabek yang meminta pemerintah menaikkan tarif batas bawah atau TBB sebesar 25 persen. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan kenaikan tarif bukan solusi yang tepat untuk mengerek pendapatan pengemudi.

"Persoalan besar-kecilnya pendapatan pengemudi bukan pada tinggi-rendahnya tarif. Namun karena aplikator jor-joran menambah jumlah pengemudi," kata Tulus dalam pesan pendek kepada Tempo, Sabtu, 8 Februari 2020.

Akibat rekrutmen pengemudi yang disinyalir tak dibatasi itu, Tulus berpendapat, persaingan antar-mitra semakin ketat. Mitra pengemudi juga relatif semakin sulit memperoleh penumpang. Sebab, pertambahan jumlah pengemudi tak berbanding lurus dengan jumlah penumpang.

Karena itu, Tulus memandang, sebesar apa pun tarif ojek naik, kebijakan tersebut tak akan banyak berdampak terhadap pendapatan pengemudi. Ketimbang menaikkan TBB ojek online, Tulus meminta Kementerian Perhubungan berfokus mengatur kuota pengemudi.

"Regulator perlu menekan aplikator agar tidak seenaknya menambah pengemudi baru," tuturnya.

Asosiasi pengemudi ojek online wilayah Jabodetabek sebelumnya mengusulkan kenaikan diberlakukan untuk tarif batas bawah atau TBB. Besaran kenaikan yang diusulkan ialah Rp 2.500 dari sebelumnya Rp 2.o00 per kilometer.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi memastikan usulan ini akan lebih dulu dibahas oleh pemerintah bersama tiga aplikator, yaitu Grab Indonesia, Gojek, dan Maxim. Kemenhub juga akan meminta pertimbangan dari YLKI yang mewakili suara konsumen.

"Kami harus dikusi, kalau naik tarif dampaknya seperti apa di masyarakat," ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, Tempo telah menghubungi Chief Corporate Affairs Gojek Nila Marita dan Public Relation Manager Grab Indonesia Andre Sebastian terkait usulan peningkatan tarif ojek untuk area Jabodetabek ini. Namun, keduanya belum memberikan jawaban.