Kaskus

News

albetbengalAvatar border
TS
albetbengal
Pembebasan Lahan Berjalan Lambat, Anies Minta Kadis SDA Tanggung Jawab
Pembebasan Lahan Berjalan Lambat, Anies Minta Kadis SDA Tanggung Jawab

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Kepala Dinas Sumber Daya Air Teguh Hendrawan bertanggungjawab atas rendahnya penyerapan anggaran pembebasan lahan di tahun ini. Dari total anggaran Rp1,83 triliun, baru Rp373,3 miliar yang telah diserap.

"Dia (Teguh) suruh tanggung jawab tanya sama dia, dia suruh tanggung jawab," kata Anies di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu (7/11).

Baca juga: Serapan Anggaran Dinas SDA DKI Baru 25 Persen

Apalagi, waktu untuk menyerap anggaran tinggal kurang dari dua bulan lagi. Anggaran pembebasan lahan sebesar Rp1,83 triliun itu disiapkan untuk beberapa hal. Pertama, pengadaan lahan waduk/situ/embung sebanyak Rp528,7 miliar. Kedua, untuk perbaikan kali dan saluran Rp853,3 miliar, dan ketiga, pengadaan lahan untuk tempat peralatan sekitar Rp450 miliar.

Rendahnya angka penyerapan juga dikritik oleh Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019, Selasa (7/11).

Ketua Komisi D DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Iman Satria menilai lambatnya pembebasan lahan membuat antisipasi banjir belum maksimal. Sebagai penyeimbang, dia meminta agar Pemprov DKI mempercepat pengerukan sungai dan pembersihan saluran air.

"Sudah berapa tahun ini karena masalah pembebasan lahan. Begitu banyak uang yang dianggarkan untuk pembebasan lahan, tetapi tidak ada yang cair sedikit pun,” tutur Iman, Selasa (6/11).

Sebelumnya, Teguh beralasan sulitnya proses pembebasan lahan. Sebab, diperlukan waktu untuk memeriksa kelengkapan administrasi untuk memastikan lahan yang dibebaskan tidak bermasalah.


Lambatnya proses pembebasan lahan ini juga berdampak pada mandeknya proyek normalisasi Kali Ciliwung. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) tidak bisa mengajukan anggaran normalisasi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) 2019.

Pasalnya, jumlah lahan yang telah bebas dan bisa dinormalisasi belum cukup. Sejauh ini, BBWSCC baru berhasil menormalisasi Kali Ciliwung sepanjang 16 kilometer dari target 33 kilometer.

Normalisasi sungai di Jakarta baru bisa dianggarkan paling cepat dalam APBN 2020 dengan catatan Pemprov DKI berhasil membebaskan lahan. (OL-6)

http://m.mediaindonesia.com/read/det...tanggung-jawab

Katanya janji kampanye ga gusur emoticon-Embarrassment
1
2.3K
23
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan