Jakarta-
Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo mendorong Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) meningkatkan inovasi dan daya saing para praja. Hadi ingin lulusan IPDN tidak kalah saing dengan mahasiswa lulusan kampus negeri dan swasta.
"IPDN sebagai lembaga pendidikan kedinasan harus senantiasa mengembangkan inovasi dan daya saing bagi Praja-nya, jangan sampai Praja-Praja yang lulus tidak memiliki daya saing, kalah dengan perguruan tinggi umum, padahal kita melaksanakan bidang studi ilmu terapan. Oleh karena itu, mestinya Praja IPDN harus ada di depan," kata Hadi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/1/2020).

Baca juga: Di Raker Komisi II DPR, MenPAN Ungkap Lulusan IPDN Hanya Mau ke DKI

Hal itu disampaikan Hadi saat pelantikan pejabat struktural akademik di lingkungan IPDN di Kampus IPDN Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (30/1). Hadi mengingatkan para pengajar di IPDN untuk senantiasa mengintegrasikan antara pengajaran, pelatihan dan pengasuhan, termasuk dalam riset-riset yang dilakukan civitas akademik di lingkungan IPDN.

"Ini saya ingatkan dan kita hendaknya juga menata, mengatur supaya terintegrasi antara pengajaran, pelatihan dan pengasuhan dan ini juga termasuk dalam riset, jangan sampai riset-riset itu tidak ada korelasinya dengan tusi (tugas dan fungsi) IPDN," katanya.
Hadi meminta Praja IPDN diberikan pemahaman pendidikan dan ilmu terapan yang sesuai dengan perkembangannya. Sehingga, kata dia, Praja IPDN diharapkan mampu memahami dinamika perubahan termasuk dalam tata kelola pemerintahan beserta regulasinya.

Baca juga: Benarkah Lulusan IPDN di Jakarta Digaji Rp 28 Juta Seperti Kata Tjahjo?

"Saya ingin adik-adik lulusan IPDN ini betul-betul memahami ilmu terapan, undang dirjen-dirjen yang ada di Kemendagri apakah setiap tiga bulan sekali, untuk memberikan pelajaran, karena apa yang diajarkan dosen adalah dalam kapasitas teori, namun implementasinya banyak peraturan sudah mengalami perubahan, ini tantangan ke depan, jangan sampai IPDN hanya terbatas pada tingkat loyalitas dalam arti siap sedia melaksanakan tugas, namun secara substantif sangat tertinggal," jelas Hadi.
Selain itu, Hadi menyebut perubahan manajemen dan tata kelola diperlukan untuk mendorong perbaikan dan inovasi di segala bidang. Menurutnya, perubahan sisi manajerial dan pengelola juga dapat menyumbang perubahan demi kemajuan IPDN.

"Oleh karena itu, saya pesankan bahwa semua tatanan yang memang tidak pas, tidak tepat, harus segera dilakukan perubahan. Sehingga terkait dengan mekanisme rotasi, mutasi, promosi jabatan tentunya meliputi berbagai pertimbangan. Saya ingin penyelenggara pendidikan dan pejabat struktural ini dapat melaksanakan tugas sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau taat asas," beber Dia.
(fas/gbr)