Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyindir 'tukang debat' yang kerap hadir dalam acara Indonesia Laywers Club di sebuah stasiun televisi karena dianggap gagal memahami istilah radikalisme

Mahfud enggan menyebut 'tukang debat' di ILC yang dia maksud. Namun ia menyebut tukang debat itu kerap menyatakan bahwa pemerintah tak mengerti istilah radikalisme.

"Kalau misalnya kita mendengar di ILC seorang ahli debat di ILC meskipun kadang isinya sering salah juga, [mereka] mengatakan 'pemerintah itu gak tau arti radikal, radikal itu kan baik'," kata Mahfud menirukan tukang debat ILC, Selasa (28/1).

Tukang debat di ILC itu, disebut Mahfud mengartikan radikal sebagai satu pemikiran mendasar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang secara filosofis benar, untuk tujuan kebaikan dan substantif.

Mereka, lanjut Mahfud, mencontohkan Sukarno sebagai radikal yang memerdekakan Indonesia. Pun Nabi Muhammad disebut mereka radikal karena menghancurkan kesewenang-wenangan kaum Quraisy.

Namun Mahfud mengingatkan para tukang debat itu hanya memaknai radikal dari satu sisi saja. Padahal, di Kamus Besar Bahasa Indonesia kata radikal ada beberapa makna. Makna lain adalah radikal menurut KBBI, kata Mahfud tindakan kekerasan untuk mengubah sesuatu, sistem yang sudah mapan.

"Itu arti radikal di kamus yang sama," ujar dia.

Mahfud melanjutkan dalam kasus kata radikal yang memiliki beberapa arti, yang dipakai adalah arti secara hukum. Mahfud kemudian merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme.

"Dari sekian banyak arti radikalisme yang dipakai UU Nomor 5 tahun 2018, radikalisme itu tindakan kekerasan antipemerintah, anti-NKRI, antiideologi, sehingga semua orang dianggap salah kalau tidak ikut dia. Itu ada," ujar Mahfud.

Mahfud menguraikan dalam UU yang sama juga ada arti kata dari 'kontra radikalisasi', 'terpapar', hingga 'radikalisasi'. "Sehingga jangan disalahpahami dong," katanya.

"Jadi kalau Bung Karno dikatakan radikal iya yang dilawan siapa? Penjajah, kezoliman. Enggak ada musyawarah waktu itu. Sekarang tidak perlu perubahan radikal. Perubahan sekarang gradual saja," ujar Mahfud menambahkan. (rzr/wis)

https://m.cnnindonesia.com/nasional/...am-radikalisme