Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat semestinya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna H Laoly juga dicopot dari jabatannya menyikapi simpang siur informasi keberadaan tersangka Harun Masiku. Harun merupakan mantan calon legislatif PDI Perjuangan (PDIP) daerah pemilihan Sumatera Selatan I.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan Yasonna merupakan pimpinan tertinggi institusi kementerian itu. Artinya, politikus PDIP itu juga harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya.

Pernyataan tersebut dirilis ICW menindaklanjuti pencopotan Direktur Jenderal Imigrasi, Ronny Franky Sompie.


"Lebih baik Yasonna Laoly juga dicopot oleh Presiden Jokowi. Faktanya dia telah berkata tidak sesuai dengan fakta terkait keberadaan Harun Masiku. Jadi, harusnya Yasonna ikut bertanggungjawab atas situasi hari ini," kata Kurnia dalam keterangan persnya, Selasa (28/1).


Kurnia memandang kekeliruan informasi keberadaan Harun menyebabkan kinerja aparat penegak hukum menjadi terganggu, dalam hal ini KPK.

"Efek dari kekeliruan data tersebut amat krusial, kerja penegak hukum jadi terganggu karena mempercayai begitu saja pernyataan Yasonna," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Yasonna mencopot Ronny F Sompie dari jabatan Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham.

Yasonna mengatakan jabatan Dirjen Imigrasi dialihkan ke jabatan fungsional dalam rangka pembentukan tim gabungan menyelidiki kesalahan informasi catatan penerbangan di Bandara Soekarno Hatta atas tersangka KPK, Harun Masiku. Sebagai gantinya, Yasonna menunjuk Irjen Kemenkumham sebagai Pelaksana Harian per hari ini.

"Supaya tim independen ini jangan ada conflict of interest saya sudah memfungsionalkan dirjen imigrasi. Jadi sekarang dirjen imigrasi sudah diganti Plh, termasuk Direktur Sisdik Keimigrasian-nya," ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/1).

Yasonna dalam kesempatan sebelumnya juga membantah tudingan yang menyebut dirinya melakukan upaya perintangan dalam penyidikan kasus Harun Masiku. Menurutnya, kesimpangsiuran informasi mutlak karena kesalahan dalam prosedur teknis di sistem keimigrasian.

"Saya pikir saya belum terlalu tolol untuk melakukan separah itu," kata Yasonna ditemui di STFT Jakarta, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (27/1).

https://m.cnnindonesia.com/nasional/...kumham-yasonna

Kali ini ane setuju nih menteri mank harus di copot.....

Kasus dia ikut serta di tim hukum pdip sudah minus kinerja profesionalnya sebagai menteri ham