Penampakan underpass Kemayoran saat kebanjiran. (Yogi Ernes/detikcom)

Jakarta -
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono angkat bicara terkait klaim Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi yang menyebut underpass Kemayoran yang kebanjiran ada di bawah wewenang pemerintah pusat. Heru mengajak Pemprov DKI duduk bareng mengatasi permasalahan ini.

"Saya minta jajaran pejabat pemda DKI, khususnya dalam menangani banjir agar tidak berpolemik, tapi harus bersinergi. Mari kita bersama-sama mengatasi banjir ini, kita utamakan kelancaran pelayanan publik dan kepentingan masyarakat," ucap Heru dalam keterangan tertulis, Minggu (26/1/2020).

Heru berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih diutamakan dibanding harus berpolemik di media. Heru menyebut pembangunan underpass Kemayoran tentunya telah melalui pembahasan antara daerah dan pusat.

"Pasti sudah ada design engineering yang telah dibahas bersama antara Tim DKI dan Kementerian PU," kata Heru.

Untuk itu, Heru mengajak pemerintah DKI Jakarta duduk bersama membahas masalah tersebut. "Saya rasa mari kita bersama-sama berdiskusi membahas apa yang menjadi kendala di lapangan, bukan seperti yang dilakukan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta berbicara di media," ujar Heru.

Sebelumnya, saat ditanya terkait banjir di underpass Kemayoran, Sabtu, 25 Januari 2020, Sekretaris Dinas Sumber Data Air DKI Jakarta mengatakan permasalahan banjir di area Kemayoran berada di bawah wewenang Kementerian Sekretariat Negara (pemerintah pusat).

Bos Kadrun Ngeles Mulu