JAKARTA -- Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti  menilai sepanjang 2017-2019, kasus kekerasan anak yang terjadi di pondok pesantren cukup tinggi, meski tidak seluruhnya dilaporkan kepada KPAI. Namun hingga saat ini penyelesaian kasus -kasus yang terjadi sangat minim.

"Kerap kali ketika terjadi kekerasan kepada santri, kiai hanya memanggil orang tua yang marah anaknya mendapatkan kekerasan, kemudian diberikan air putih dengan doa, kemudian masalah selesai, bahkan mereka mencabut laporannya dari kami,"ujar dia kepada Republika.co.id, Selasa (14/1).

Retno mengakui tidak dapat berbuat banyak, karena tidak ada regulasi yang mendukung mereka untuk memproses masalah tersebut. Bahkan akses masuk ke pondok pesantren untuk penanganan pun mereka mengalami kesulitan.

Di tahun 2019 misalnya, Retno pernah menangani satu kasus kekerasan seksual di Ponpes Langkat. Pelaku merupakan pemimpin ponpes yang melakukan sodomi kepada anak usia 15 tahun.

Meski kasus yang terjadi di Ponpes ini terjadi satu dari 21 kasus. Tidak menutup kemungkinan, fakta di lapangan kasus serupa lebih banyak terjadi, hanya tidak dilaporkan dan diproses.

Apalagi di ponpes di mana anak tinggal selama 24 jam dan baru pulang ke rumah ketika akhir semester. Berbeda dengan anak yang sekolah di sekolah umum, mereka mengalami kekerasan dicubit saja, orang tua sudah marah besar hingga pelaporan.

Berbeda dengan ponpes, jika kekerasan terjadi di madrasah, KPAI masih mampu menangani, karena lebih terbuka memberikan akses. Sebenarnya regulasi ini tidak hanya dibutuhkan untuk sekolah yang berbasis agama Islam saja, tetapi semua agama seperti sekolah kristen atau sekolah katolik.

Semua sekolah berbasis agama membutuhkan regulasi ini untuk melindungi anak-anak dari kekerasan baik, fisik, verbal, seksual dari sesama teman maupun guru dan pihak sekolah.

kompas.com


KPAI mulai anti islam,

ulama seharusnya dimuliakan,
bukan dihina dan dipermalukan dgn mencampuri urusan seksual ulama dan bool santrinya