Foto: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengeluhkan tumpukan uang negara yang hanya mengendap di rekening kas umum daerah. Itu disampaikan saat menggelar rapat kerja dengan Komite IV DPD RI.

Bersarkan catatan Kemenkeu, hingga akhir November 2019, terpantau uang yang hanya mengendap di rekening daerah mencapai Rp 186 triliun. Sedangkan, pada bulan-bulan sebelumnya, dikatakannya mencapai Rp 220 triliun.

"Bulan-bulan sebelumnya sampai Rp 220 triliun. Padahal setiap rupiah yang bisa di belanjakan itu bisa untuk meningkatkan kualitas daerah," kata dia di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (14 Januari 2020.

Meski tidak secara spesifik menyebutkan daerah-daerah mana saja yang menumpuk dana tersebut di rekeningnya. Namun, mayoritas berada di daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam.

"Dalam rangka memberikan kepastian khas daerahnya, daerah-daerah kaya SDA [sumber daya alam], mereka jarang menemui masalah khas daerah. Bahkan ada akun yang tidak terpakai. Ada Rp 186 triliun rekening daerah yang tidak terpakai pada November 2019," jelas Sri Mulyani.

"Jadi, di satu sisi kami transfer rajin sampai sana pindah akun bank saja, enggak terpakai. Ini jadi pemikiran kita," tegas dia.

Sebelumnya, Sri Mulyani pernah mengungkapkan juga bahwa alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi daerah atau desa, dalam bentuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa, seringkali berhenti pada rekening kas umum daerah. Alokasi anggaran tersebut belum dimanfaatkan dan masih menumpuk hingga saat ini.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan, hingga akhir 2019, realisasi TKDD telah mencapai Rp 811,3 triliun atau telah mencapai 98,1% dari target yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2019 sebesar Rp 826,8 triliun.

sumber



Teorinya dana segitu tentu saja bisa sangat memajukan desa-desa secara instan.

Cuma....

nggak semua yang megang kuasa di desa-desa punya sangu pengelolaan keuangan yang baik + ketelitian yang cukup.

Mereka bukan tidak mau, tapi takut. Gila bener tuh dana dari pemerintah pengawasnya sampai 4 lembaga. Lalai sedikit langsung rusak nama baik & karir. Makanya banyak desa yang membiarkan dana dari pemerintah mengendap begitu saja meskipun nominalnya bikin ngiler.

Susah di jaman Pakdhe mau iseng-iseng
Jangankan iseng, lalai dikit aja sudah bahaya kalau urusannya dengan dana dari Pusat. Jadi niat baik belum tentu selamat kalau kurang teliti & kurang ketat ngawasin anak buah.

Tapi gak semua desa begitu sih. Ada banyak desa yang perangkat desanya sudah mulai dari kalangan milenial dan cukup mumpuni dalam pengelolaan keuangan + super teliti. Jadi niat baik membangun desa bisa terwujud tanpa masalah.