Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seperti sedang menuai badai, atas segala kebijakannya tentang beberapa hal.

Semua berawal dari berbagai janji kampanyenya, yang sebagaian besar terkesan seperti janji investasi bodong. Ya too good to be true.

Memang benar ada pomeo, yang menyatakan "campaign is one thing, but govern is another things", tak ada satu pun pemerintahan yang mampu melaksanakan seluruh janji kampanyenya, termasuk Presiden Jokowi.

Tapi harapan masyarakat paling tidak, ada skala prioritas lah dalam menyelesaikan janji kampanye.

Terkait janji kampanye Anies problem terbesar Jakarta ada 2 hal, kemacetan dan banjir yang oleh seluruh Gubernur DKI sebelumnya tak pernah bisa diatasi.

Dan Anies pun terlihat sangat gagap dalam menyikapi banjir yang terjadi dipenghujung tahun 2019 dan awal 2020 lalu. Padahal informasi kemungkinan cuaca ekstrem sudah diberikan oleh Badan Meterologi, Klimatika dan Geofisika (BMKG).

Hal itu pun sudah diakui Anies, dirinya sudah mengetahui bahwa cuaca ekstrem itu akan datang, namun tak ada reaksi apapun akibatnya kita tahu semua.

Banjir nyaris merendam seluruh Jakarta, beberapa lokasi-lokasi yang strategis seperti Bandara Halim pun ikut terendam. Mall Taman Anggrek kebanjiran.

Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI, Tak kurang 19 orang kehilangan nyawanya akibat banjir kali ini.390 RW terendam banjir dengan jumlah pengungsi 36.446 jiwa.

Dengan titik pengungsian ada di 269 tempat. Waktu surut banjir disebutkan data tersebut selama 4 hari.



Buruk memang tapi bukan yang terburuk juga, karena ditahun-tahun sebelumnya kondisinya tak lebih baik, sebenarnya.

Yang menjadikan masalah banjir itu kemudian jadi panjang adalah dipicu oleh masalah politik.

Sisa-sisa pragmentasi Pemilihan Gubenur 2017 lalu terasa masih sangat kental, ada pihak yamg masih menyimpan ketidak sukaan kepada Anies karena cara Anies -Sandi memenangkan Pilkada dianggap tidak pantas, karena menjual isu SARA.

Ditambah sikap Anies Baswedan sendiri yang kerap menyalahkan pihak lain bila ada kebijakannya bermasalah, kemudian sikap tinggi hatinya dalam bersikap.

Arogansi yang Anies tampakan adalah arogansi khas intelektual yang santun penuh kata-kata indah namun terasa arogan.

Lantas kebijakan-kebijakannya pun terlihat asal beda dengan kebijakan Gubernur sebelumnya. Dalam hal penanganan banjir misalnya ia keukeuh bahwa programnya lah yang paling bagus dan bisa untuk menangani banjir.

Naturalisasi dan vertical drainase itu programnya, bagaimana bisa yakin itu program paling baik, dilaksanakan aja belum pernah. Programnya tersebut hanya diatas kertas, saja.

Kemudian ia melempar lagi masalah ini sebagai urusan hulu, menurutnya Jakarta sebagai wilayah hilir hanya menerima saja aliran dari hulu.

Padahal kan seharusnya ada kerjasama antara Pemprov DKI dan Pemerintahan Pusat serta Pemprov Jawa Barat. Sampai akhirnya kemudian Jokowi mengambil alih urusan penanganan normalisasi Kali Ciliwung.

Andai Anies mau lebih rendah hati dan pihak yang tak suka terhadap Anies mau move on, dan tak terkesan mencari-cari kesalahan masalah banjir ini tak akan sepanjang ini.

Sumber.
https://m.merdeka.com/amp/jakarta/me...-dan-2020.html