Diminta Jokowi Normalisasi, Anies Sebut Itu Program Basuki

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan program normalisasi atau naturalisasi sungai merupakan program Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Dia menyampaikan itu ketika ditanya kapan bakal memulai normalisasi atau naturalisasi usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat koordinasi penanganan banjir di Istana Kepresidenan.

"Itu dengan Pak Menteri (PUPR). Programnya program Pak Menteri," kata Anies di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/1).

Anies mengaku sudah membahas masalah normalisasi dan naturalisasi dengan Basuki pagi tadi. Menurutnya, program normalisasi sungai ini telah disepakati bersama dilakukan mulai dari hulu sampai hilir.

Namun, Anies tak menjawab kapan pihaknya akan memulai normalisasi tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa normalisasi atau naturalisasi ini adalah program jangka panjang.

"Itu jangka panjang. Jadi jangka pendek sekarang penanganan pada korban," ujarnya.

Terkait dengan sodetan Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT), Anies mengatakan pembebasan lahan sudah berjalan. Ia menyebut warga yang rumahnya terdampak sudah menyetujui untuk direlokasi.

Menurutnya, saat ini sudah proses appraisal. Setelah proses tersebut selesai, selanjutnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pembayaran kepada rakyat atas tanah yang terkena.

"Dengan itu sudah tuntas, nanti Insya Allah PUPR bisa langsung memberikan pembayaran, kemudian mulai penggarapan," tuturnya.

Anies tak tahu kapan proyek sodetan Sungai Ciliwung akan mulai dan selesai. Ia menyatakan tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya memfasilitasi agar masyarakat mau menjual tanah yang terkena proyek sodetan.

Menurutnya, pembayaran ganti rugi lahan pun dilakukan oleh Kementerian PUPR.

"Kami ini membantu dengan warganya. Ini kan APBN bukan APBD. Jadi pembelian tanahnya pun oleh Kementerian PUPR. Jadi kita ini fasilitator, pembelian tanah oleh PUPR," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meneruskan kembali program normalisasi maupun naturalisasi terhadap sungai-sungai yang terdapat di wilayah Ibu Kota.

Kepala negara itu juga menginstruksikan Anies agar melanjutkan kembali proyek sodetan Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT). Jokowi meminta Anies bisa menyelesaikan proyek itu pada tahun ini.

"Saya kira bisa secepatnya dengan gubernur (DKI Jakarta) untuk bisa menyelesaikan masalah pembebasan lahannya," ujar Jokowi.

Jokowi mengingatkan bahwa sungai di Jakarta bukan hanya Ciliwung, tetapi juga terdapat Sungai Pesanggrahan, Cipinang, Buaran, Mookervaart, dan 14 sungai lainnya. Menurutnya, perlu penormalan kembali terhadap seluruh aliran sungai di Jakarta.

"Semuanya saya kira perlu dilakukan penormalan kembali, sehingga aliran air yang ada di Jakarta bisa kembali normal," tuturnya.
sumber

******
Program normalisasi disepakati mulai dari hulu hingga hilir.
Siapa yang mengurusi normalisasi di hulu seperti pemantauan aliran air di bendungan luar Jakarta? Pemprov atau Pemkot setempat.
Siapa yang mengurusi normalisasi di hulu dengan membuat bendungan-bendungan? Kementerian PUPR.
Siapa yang mengurusi normalisasi di sepanjang aliran sungai dengan membuat betonisasi? Kementerian PUPR.
Siapa yang membayar lahan warga terdampak normalisasi sungai? Kementerian PUPR.
Siapa yang mempersiapkan hunian baru bagi warga yang tergusur dari bantqran sungai? Kementerian PUPR.
Lalu Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin oleh Anies kebagian mengurusi soal apa? Masyarakat korban banjir.
Lho, kan normalisasi berjalan tanpa janjian dengan musim penghujan dan disaat banjir? Lalu kalau tak ada banjir bagaimana? Anies tetap mengurusi masyarakat yang terkena banjir? Ya tidak. Anies diam tak mengurusi apa-apa. Dan itulah konsep naturalisasi. Benar-benar natural apa adanya.

Sebenarnya sikap Anies ini sudah masuk ketegori pembangkangan terhadap pemerintah pusat. Berulang kali Anies membela diri dengan menyeret peristiwa banjir saat Jokowi masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Salah satu sarkasnya adalah soal rembesan tanggul Latuharhary yang kata Anies dibangun era Jokowi jadi gubernur. Dengan sedikit menyindir ia mengatakan segera memerintahkan Dinas SDA untuk menambal celah yang membuat rembesan dengan narasi bombastis agar tidak menimbulkan malapetaka yang besar hingga membanjiri Istana Negara.

Sebenarnya keengganan Anies untuk mengurusi DAS sudah lama terlihat. Dari penampakan waduk-waduk yang dibiarkan tidak terurus hingga tidak mau melakukan penggusuran warga bantaran sungai. Anies lebih fokus kepada pekerjaan memoles Jakarta dengan warna ditempat dimana para pelancong luar negeri biasa wara-wiri.

Dan nampaknya Presiden Jokowi telah berbicara kepada Menteri Basuki agar segera mengambil alih semua tanggungjawab yang ada pada Anies agar dia tak lagi bisa bilang ambil tanggungjawab.

Dan permainan kata Anies yang penuh retorika sebenarnya memang sudah membuat banyak pihak muak.

Kesabaran itu ada batasnya. Dan Menteri Basuki tak peduli jadi induk itik yang bertelur sementara telurnya malah dierami Anies, eh ayam.