HarianPapua.com– Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas di atas kapal perang Indonesia KRI Imam Bonjol bersama 10 menteri Kabinet Kerja guna membahas pengembangan potensi ekonomi di Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (23/6) siang.



Banyak pihak menilai, kedatangan Jokowi ke Natuna juga sebagai teguran keras kepada negara-negara yang suka memasuki wilayah perairan Indonesia, seperti yang dilakukan nelayan China pekan lalu.

“Kunjungan Presiden dengan sejumlah menteri ke Natuna dan melakukan rapat terbatas menunjukkan ketegasan pemerintah Indonesia terhadap klaim pemerintah China,” kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto, Rabu (23/6) kemarin seperti dilansir detik.com.

Pada pekan lalu, kapal nelayan China kedapatan memasuki perairan Natuna yang merupakan wilayah teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kapal TNI Angkatan Laut (AL) yang sedang patroli pun menembak kapal nelayan China.

Insiden ini sempat memanaskan hubungan diplomatik kedua negara, bahkan Pemerintah China lewat Jurubicara kementrian luar negerinya menyebut perairan Natuna adalah kawasan penangkapan tradisional nelayan China.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mendukung tindakan yang dilakukan TNI AL dalam menjaga wilayah perairan Indonesia, termasuk di dalamnya mengusir setiap nelayan asing.

“Natuna adalah wilayah teritorial Indonesia. Itu final,” tegasnya.