MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta Pemprov DKI Jakarta menjalankan program
naturalisasi Sungai Ciliwung , untuk mencegah luapan air ke permukiman.

"Buat saya mau naturalisasi, mau normalisasi, dikerjakan gitu."

"Jangan tidak dikerjakan," tutur Basuki di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Menurut Basuki, naturalisasi maupun normalisasi hanya namanya yang berbeda, tetapi implementasinya tetap saja membutuhkan pelebaran sungai .

"Mau naturalisasi atau normalisasi pasti butuh melebarkan sungainya. Kalau tidak dilebarkan gimana?" Tanya Basuki.

"Jadi pelebaran iya kan? Kalau beliau sampaikan naturalisasi kayak ada tanaman gitu, desainnya tidak beton, cuma ditutup gebalan rumput," sambung Basuki.

Basuki menjelaskan, Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyepati melebarkan Sungai
Ciliwung dengan melaksanakan tugasnya, yaitu pembebasan lahan.

"Dari dulu ada (kesepakatan). Yang penting, untuk wilayah sungai kami bertanggung jawab untuk pembangunannya."

"Pemprov DKI bertanggung jawab untuk pembebasan lahannya," paparnya.

Basuki juga menilai Pemprov DKI perlu melakukan pembebasan lahan untuk sodetan air Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT).

"Sodetan tergantung pembebasan lahan. Kalau dibebaskan, 6 bulan selesai karena cuma 600 meter."

"Yang 600 meter sudah dikerjakan sampai Otista," beber Basuki.

Ia menyebut, lebar Sungai Ciliwung saat ini sekitar 10 meter sampai 20 meter, yang hanya mampu menampung debit air 200 meter kubik per detik.

Padahal, saat musim hujan air bisa mencapai 570 meter kubik per detik.

"Sehingga harus dibesarkan kapasitas tampung kali (sungai) Ciliwung, termasuk sodetan alirkan 60 meter kubik per detik."

"Sehingga beban di Manggarai atau hilir akan lebih kecil," ulasnya.

"Presiden arahkan bahwa tetap lanjutkan, penanganan

banjir di Jakarta ," sambung Basuki.
Selain normalisasi Ciliwung, Basuki menilai diperlukan sodetan, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pembebasan lahannya.

"Dari 1,2 kilo meter, kami selesaikan 600 meter."

"Kalau untuk normalisasi, kami siapkan rusunnya untuk 800 KK (kartu keluarga) bisa kami pindahkan, kami siapkan di Pasar Rumput," paparnya.

Sedangkan untuk penanganan di hulu, kata Basuki, pemerintah pusat telah membangun dua bendungan di Sukamahi dan Ciawi, di mana saat ini pembebasan lahannya sudah lebih 95 persen selesai.

"Dua bendungan ini selesai 2020," ucap Basuki.

Basuki pun telah menerjunkan 287 pegawai Kementerian PUPR ke 180 titik banjir, untuk mengecek penyebab banjir.

"Apakah ada tanggul yang jebol, apakah ada drainase yang tersumbat atau pompa yang rusak."

"Seperti kemarin Km 24 tol Japek, kenapa banjir? Karena drainase tersumbat proyek dan telah kami bongkar," terang Basuki.



https://wartakota.tribunnews.com/202...umput?page=all