Pemprov DKI Tegaskan Tetap Jalankan Normalisasi Bantaran Sungai

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI Jakarta Dudi Gardesi Asikin mengatakan, pihaknya tetap menjalankan normalisasi meskipun sudah membuat skema naturalisasi, terkait penanganan sungai untuk mengantisipasi banjir.

"Oh iya (tetap normalisasi). Enggak hanya Ciliwung, Pesanggrahan juga. Pokoknya ada 13 sungai yang ditangani pemerintah pusat, kewajiban kami membebaskan lahan," kata Dudi di Jakarta, Sabtu (4/1/2020).

Dia pun menegaskan, Pemprov DKI akan senantiasa membantu dan bekerja sama dengan pemerintah pusat.

"Kita kerja sama dengan kementerian tetap jalan. Contohnya Kementerian buat waduk Ciawi, itu terkait kepentingan Jakarta. Memang program mereka selesai 2021. Jadi mereka jalan, kita jalan," ungkap Dudi.

Dia menuturkan, salah satu kendala di Ciliwung adalah masalah pada pembebasan lahan.

"Saya kasih contoh anggaran kami 2019 untuk pembebasan lahan Rp 1 triliun. Yang terserap Rp 300 miliar. Kita kurang duit kemarin. Ya terkait hak milik dengan kepemilikan tanah sendiri. Jadi kita tidak lancar membebaskan lahan," jelas Dudi.



Anggaran Defisit

Menurut dia, meski ada anggaran Rp 1 triliun, itu semuanya tak bisa digunakan karena DKI kemarin anggarannya defisit.

"Kita kan defisit, ada terkendala di pelaksanaan. (Kemudian) soal tanah sengketa. Kita mau bayar ke siapa?" pungkas dia.
sumber



Masih aja berani bicara naturalisasi. Diminta penjelasan soal naturalisasi semuanya aa ee aa ee.
Kacrut!

Program pengendalian banjir apa yang jalan?
Pembangunan waduk yang dikerjakan Pemerintahan Jokowi ditargetkan selesai 2020 akhir. Sementara pembebasan lahan baru akan dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta tahun 2021, dan itu bukan rencana awal. Jadi jangan memutar balik fakta. Lagipula Kementerian PUPR baru bisa bekerja 2 tahun setelah pembebasan lahan selesai. Yakin selesai 2021?

Anggaran 1 triliun. Terserap cuma 300 milyar. Koq bilangnya kekurangan uang. Jangan membuat masyarakat Jakarta tertawalah. Anggaran DKI Jakarta itu fantastis. Lebih dari cukup hanya untuk membebaskan lahan. Yang jadi masalah, uang yang ada malah dihambur-hamburkan untuk segalanya yang tidak jelas dan mengada-ada. Itu dana untuk balapan mobil sekitar 1,2 triliun. Kenapa harus memaksakan event yang masih bertaruh untung ruginya macam judi?

Yakin normalisasi akan jalan?
Itu tim TGUPP nya Anies sudah berani bicara soal ngawur mengenai ucapan Menteri Basuki. Dia justru mendukung dan memprovokasi Anies agar tidak menjalankan normalisasi. Lantas kalau dalam sebuah Pemprov sudah ada pertentangan seperti ini, masih yakin program akan jalan?

Buka mata.
Naturalisasi hanya bisa dijalankan di wilayah yang masih berupa pedesaan. Yang kiri kanan sungainya masih kosong dari pemukiman. Dimanapun, di negara maju sekalipun tak ada yang namanya naturalisasi sungai di perkotaan. Yang ada adalah penataan dengan betonisasi.

Tapi kalau masih ngeyel dengan naturalisasi yang intinya adalah mengembalikan fungsi sungai berikut alurnya, kembalikan sungai Krukut seperti semula yang lebarnya 12 meter. Kembalikan alur sungai Krukut yang direkayasa aliran sungainya oleh Kemang Village! Kalau hal itu bisa dilaksanakan, detik ini juga TS akan jadi pendukung Anies. Kalau tidak bisa, stop bicara naturalisasi ala Anies.

Kebanyakan istilah. Akhirnya kemakan istilah sendiri. Pret lah.