- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Ketua DPRD DKI Minta 13 Sungai di Jakarta Dikelola Pemprov
TS
totongJKW
Ketua DPRD DKI Minta 13 Sungai di Jakarta Dikelola Pemprov
Ketua DPRD DKI Minta 13 Sungai di Jakarta Dikelola Pemprov
Rabu 13 November 2019 19:05 WIB
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi (Foto : Instagram/@prasetyoedimarsudi)
1 Komenta
JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengajukan permintaan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyerahkan pengelolaan 13 sungai yang megaliri Jakarta pada Pemprov DKI.
Hal tersebut disampaikan saat diberi kesempatan bertanya pada Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).
"Kalau memang kementerian tidak mampu, serahkan kami Pak, pemerintah daerah. Jakarta itu masalahnya sekarang ada dua masalah, macet dan banjir. Kemarin ini terang benderang Jakarta Pak, 13 sungai yang dikelola oleh PUPR tidak ada alat (berat) satu pun yang turun," kata Prasetyo seperti dilansir dari iNews.id.
Politikus PDI Perjuangan ini meyakini Pemprov DKI mampu menyelesaikan masalah banjir yang terus menghantui jika diberikan kuasa membenahi 13 sungai. Terlebih APBD Pemorv DKI mencapai Rp89 triliun.
"Bukan apa-apa, kita punya APBD sangat luar biasa besar Rp89 triliun, SILPA-nya masih banyak, kasih ke kita, kita kelola namanya jalan protokol, namanya 13 sungai, Jakarta hilang banjir dan macet," ujarnya.
Dirinya pun meminta Menteri Basuki Hadimuljono menjadikan hal ini sebagai prioritas lantaran ia tak ingin Jakarta selalu dikepung banjir saat musim hujan datang.
"Contoh, di Jembatan Dukuh Atas kering kerontang, banjir di mana-mana, saya minta tolong Pak Wamen, tolong kasih tahu Pak Menteri Basuki ini jadi perhatian khusus serahkan ke kita, kita mampu," katanya.
Mendapati permintaan itu, Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo mengatakan bakal langsung melaporkan kepada Menteri Basuki Hadimuljono untuk menjadi prioritas. Soal sungai di Jakarta, dia meminta semua pemangku kepentingan duduk bersama dan bersinergi.
"Ini menjadi tanggung jawab kita bersama bukan Kementerian PUPR, oleh karena itu saya berharap, kita sinergi karena DKI juga mempunyai biaya yang besar, sementara PUPR ini dari Sabang sampai Merauke," kata John Wempi.
(aky)
Pantesan selama ini dikelola oleh PUPR..baru di wacanakan ke pemprov November 2019
Rabu 13 November 2019 19:05 WIB
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi (Foto : Instagram/@prasetyoedimarsudi)209TOT
1 Komenta
JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengajukan permintaan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyerahkan pengelolaan 13 sungai yang megaliri Jakarta pada Pemprov DKI.
Hal tersebut disampaikan saat diberi kesempatan bertanya pada Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).
"Kalau memang kementerian tidak mampu, serahkan kami Pak, pemerintah daerah. Jakarta itu masalahnya sekarang ada dua masalah, macet dan banjir. Kemarin ini terang benderang Jakarta Pak, 13 sungai yang dikelola oleh PUPR tidak ada alat (berat) satu pun yang turun," kata Prasetyo seperti dilansir dari iNews.id.
Politikus PDI Perjuangan ini meyakini Pemprov DKI mampu menyelesaikan masalah banjir yang terus menghantui jika diberikan kuasa membenahi 13 sungai. Terlebih APBD Pemorv DKI mencapai Rp89 triliun.
"Bukan apa-apa, kita punya APBD sangat luar biasa besar Rp89 triliun, SILPA-nya masih banyak, kasih ke kita, kita kelola namanya jalan protokol, namanya 13 sungai, Jakarta hilang banjir dan macet," ujarnya.
Dirinya pun meminta Menteri Basuki Hadimuljono menjadikan hal ini sebagai prioritas lantaran ia tak ingin Jakarta selalu dikepung banjir saat musim hujan datang.
"Contoh, di Jembatan Dukuh Atas kering kerontang, banjir di mana-mana, saya minta tolong Pak Wamen, tolong kasih tahu Pak Menteri Basuki ini jadi perhatian khusus serahkan ke kita, kita mampu," katanya.
Mendapati permintaan itu, Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo mengatakan bakal langsung melaporkan kepada Menteri Basuki Hadimuljono untuk menjadi prioritas. Soal sungai di Jakarta, dia meminta semua pemangku kepentingan duduk bersama dan bersinergi.
"Ini menjadi tanggung jawab kita bersama bukan Kementerian PUPR, oleh karena itu saya berharap, kita sinergi karena DKI juga mempunyai biaya yang besar, sementara PUPR ini dari Sabang sampai Merauke," kata John Wempi.
(aky)
Spoiler for spoiler:
Pantesan selama ini dikelola oleh PUPR..baru di wacanakan ke pemprov November 2019
Diubah oleh totongJKW 04-01-2020 19:38
4iinch dan 5 lainnya memberi reputasi
6
1.4K
26
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan