Bencana banjir yang melanda Jabodetabek di setiap awal tahun terus terjadi. Hal itu disebabkan besarnya alih fungsi sumber serapan air dan tidak tersedianya ruang terbuka hijau (RTH) oleh pemerintah daerah. Akibatnya saat hujan deras datang air pun tak dapat mengalir menuju hilir.

Hal itu diungkapkan Pengamat Lingkungan Hidup Universitas Indonesia (UI) Tarsoen Waryono. Kata dia, terjadinya banjir di Jabodetabek itu akibat kesalahan pemerintah daerah. Karena besarnya alih fungsi lahan untuk dijadikan pemukiman dan pusat perbelanjaan sampai perkantoran hingga pabrik.

’’Ini karena ada perubahan tata ruang di setiap daerah yang cukup besar. Begitu juga adanya alih fungsi lahan dan tidak adanya RTH. Makanya tidak salah kalau banjir selalu terjadi di Jabodetabek,’’ ungkap Tarsoen kepada INDOPOS, Kamis (02/01).

Hasil kajian dan penelitian yang dilakukan, lanjut Tarsoen, sumbangan banjir di Jabodetabek itu karena 70 persen situ berubah menjadi pemukiman. Diikuti, tidak disediakannya 30 persen RTH dari luasan wilayah oleh setiap pemerintah daerah. Kemudian normalisasi sampai penataan kali dan sungai pun tak berjalan lancar.

’’Di Depok dan Tangerang banyak situ yang sudah hilang, untuk Bekasi, Jakarta dan Bogor RTH tidak ada. Jadi yang terjadi adalah pembiaran tempat itu dijadikan hunian. Pemerintah daerahnya tidak pernah mengevaluasi ini,” paparnya.

Dari data Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ada 208 situ yang tersebar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Akan tetapi dari jumlah itu puluhan situ tersebut telah hilang dan beralih fungsi menjadi pemukiman. Di Kota Depok ada 5 situ yang beralih fungsi yakni Situ Ciming, Situ Bunder, Situ Telaga Subur, Situ Lembah Gurame, dan Situ Cinere. Sedangkan di Tangerang Raya ada tujuh situ beralih fungsi, seperti Situ Ranca Ilat, Situ Kepuh, Situ Patrasana, Situ Gali Sawah, Situ Kayu Antap, dan Situ Legoso, Situ Sasak Tinggi.

Di Bogor Raya hanya ada dua situ yang beralih fungsi yakni Situ Asem dan Situ Salam. Sedangkan di Bekasi Raya terdapat tiga situ yang berubah fungsi yakni Situ Lumbu, Situ Wong, Situ Rawabogo.

Tak sampai di sana, lanjut Tarsoen, keberadaan situ yang tersisa pun kini luasannya semakin berkurang. Tidak adanya pengawasan pembangunan membuat area tersebut tergerus sedikit demi sedikit. Padahal, kata dia, keberadaan situ sendiri dapat menjadi tandon air saat hujan turun.

’’Nah inilah yang jadi persoalan, situ sendiri bisa dibuatkan sertifikat atau HGB oleh perorangan atau korporasi. Luasan situ yang tersisa sekarang sudah pasti menyusut. Mudah membangun tanpa diawasi pemda,” tegasnya.

Karena persoalan ini, Tarsoen menyarankan, pemerintah pusat harus segera bertindak mengatasi alih fungsi sumber resapan air yang tidak dilakukan pemerintah daerah. Kemudian juga penerapan regulasi rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang mewajibkan Pemda menyediakan 30 persen RTH harus dikerjakan. Karena dirinya yakin dengan ketersediaan RTH itu mampu menyerap air hujan dengan kapasitas besar.

“Tidak perlu lagi ada betonisasi jalan lingkungan, cukup pakai paving blok agar air mudah masuk tanah. Sumur resapan pun harus digalakkan lagi. Jadi memang butuh keseriusan pemerintah,’’ imbuhnya.

Di sisi lain, pengamat Perkotaan Universitas Indonesia, Ali Brawi menuturkan, terusnya bencana banjir melanda Jabodetabek karena bangunan tidak menggunakan peil banjir. Hal ini terlihat dari penyambungan drainase permukiman masyarakat yang tak sinkron dengan aliran sungai. Sehingga air pun sulit turun karena ketinggian drainase timpang.

’’Ini pun jadi faktor utama penyebab banjir. Dalam kenyataan banyak bangunan tidak pakai peil banjir. Harusnya ini juga dipantau pemerintah, kemudian juga normalisasi aliran sungai jangan setengah-setengah dikerjakan,’’ tuturnya.

Ali menambahkan, proyek betonisasi lingkungan pun harus mulai dikurangi pemerintah. Sebab, penyumbatan tanah ini tidak dapat membuat air terserap. Sehingga potensi banjir akan terus melanda.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meminta masyarakat yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai (DAS) untuk mengungsi dulu untuk mengantisipasi dampak bencana lebih besar dari banjir di Jabodetabek, Jawa Barat dan Banten.

“Pengalaman dari banjir di Kabupaten Konawe Utara, masyarakatnya bisa selamat karena bupati sampai kepala desa memaksa penduduknya untuk evakuasi, mengungsi sementara,” kata Doni seusai rapat koordinasi penanganan banjir Jabodetabek, Jawa Barat dan Banten di Jakarta, Kamis.

Doni mengatakan kejadian banjir di Konawe Utara tidak banyak masyarakat yang menjadi korban karena ketika air bah datang dan menghanyutkan rumah-rumah penduduk, mereka sudah mengungsi ke tempat aman.

Karena itu, Doni mengharapkan ketegasan yang serupa dari kepala-kepala daerah yang penduduknya tinggal di sekitar DAS untuk mengingatkan warganya dan bila perlu mengevakuasi sebelum terjadi dampak yang lebih besar.

“Harta penting, tetapi nyawa jauh lebih penting,” ujarnya.

Doni juga mengimbau kepada masyarakat yang tinggal di daerah yang relatif rendah atau wilayah yang sebelumnya adalah danau, rawa atau wilayah yang diurugan tanah untuk mewaspadai kemungkinan banjir.

“Air akan kembali mencari tempatnya semula. Jadi masyarakat yang tinggal di daerah yang relatif rendah atau tempat yang sebelumnya diurug, tolong waspada,” ujar dia.

Yang tidak kalah penting, Doni mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus mengikuti perkembangan informasi cuaca yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

“Kalau ada informasi di daerah hulu hujan, meskipun di tempatnya sendiri tidak hujan, tetap harus waspada karena air dari hulu saat ini cepat mengalir ke hilir. Sebagian besar kawasan tutupan saat ini sudah beralih fungsi,” katanya.

BNPB mengadakan rapat koordinasi penanganan banjir Jabodetabek, Jawa Barat dan Banten dengan mengundang sejumlah kementerian lembaga seperti Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, BMKG, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan lain-lain.

Rapat koordinasi juga mengundang lembaga-lembaga relawan seperti Palang Merah Indonesia, Gerakan Pramuka, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan lain-lain.

Sementara itu, warga harus terus meningkatkan kewaspadaan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi wilayah Indonesia bagian barat dan tengah terjadi hujan ekstrem hingga 15 Januari.

’’Dari data terakhir analisis kami, diperkirakan 5 Januari hingga 15 Januari akan ada aliran udara basah dari Samudera Hindia sebelah barat Sumatera,’’ kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati seusai rapat koordinasi penanganan banjir Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Kamis.

Dwikorita mengatakan hal itu merupakan fenomena lazim. Bila terjadi pada musim kemarau, akan menjadi hujan di musim kemarau. Namun, karena terjadi pada musim penghujan, maka bisa menjadi intensitas curah hujan ekstrem.

Aliran udara basah dari Samudera Hindia tersebut diperkirakan bergerak di wilayah sebelah selatan garis ekuator. Pada 5 Januari hingga 10 Januari, diperkirakan akan mempengaruhi intensitas curah hujan di Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, dan Jawa.

Kemudian pada 10 Januari hingga 15 Januari, aliran udara basah akan bergerak ke Kalimantan bagian selatan dan Sulawesi bagian selatan.

’’Karena itu, fenomena ini perlu diantisipasi lebih dini. Dipersiapkan lebih dini mitigasinya,’’ ujar Dwikorita.

Dia mengatakan aliran udara basah dari Samudera Hindia tersebut merupakan sebuah siklus yang diperkirakan berulang pada pertengahan Februari.

BNPB mengadakan rapat koordinasi penanganan banjir Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten dengan mengundang sejumlah kementerian lembaga seperti Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, BMKG, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan lain-lain.

Rapat koordinasi juga mengundang lembaga-lembaga sukarelawan seperti Palang Merah Indonesia, Gerakan Pramuka, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan lain-lain.

Presiden Joko Widodo mengakui bahwa persoalan banjir di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor dan berbagai daerah lainnya harus diselesaikan dengan kerja sama pemerintah pusat dan daerah.

“(Persoalan banjir) ini harus dikerjakan bersama-sama. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota semuanya bekerja sama dalam menangani ini,” kata Presiden Jokowi di Joko Widodo di gedung BEI Jakarta, Kamis.

Banjir Jakarta dan daerah sekitarnya menyebabkan setidaknya 16 orang meninggal dan lebih dari 31.000 orang mengungsi.

“Karena ada yang disebabkan oleh kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi yang ada tapi juga ada yang memang karena kesalahan kita yang membuang sampah di mana-mana, banyak hal,” ungkap Presiden.

Presiden menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota segera dibangun.

“Sehingga semuanya bisa tertangani dengan baik, tapi yang paling penting pada saat kejadian seperti yang sekarang ini evakuasi korban banjir,” tambah Presiden.

Presiden Jokowi menilai bahwa keselamatan dan keamanan masyarakat harus didahulukan.

“Nanti urusan penanganan banjir secara infrastrukturnya akan kita bicarakan setelah penanganan evakuasi selesai,” ungkap Presiden.

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Kamis (2/1) menyebutkan 16 orang korban meninggal termasuk delapan orang di DKI Jakarta, satu orang di Kota Bekasi, tiga orang di Kota Depok, satu orang di Kota Bogor, satu orang di Kabupaten Bogor, satu orang di Kota Tangerang, dan satu orang di Tangerang Selatan.

Sementara itu, Perusahaan Listrik Negara, PLN mengatakan mereka memadamkan sementara listrik di 724 wilayah yang terkena banjir.

Hujan memang mengguyur wilayah Jabodetabek sejak Selasa (31/12) sore hingga Rabu (1/1) siang dengan intensitas besar sehingga banjir pun melanda warga di sejumlah wilayah.

Hingga pukul 08.50 WIB, Kamis (2/1/2020), banjir masih terlihat di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Tangerang hingga Bekasi. (cok)

https://indopos.co.id/read/2020/01/0...kan-pembiaran/

Tak ada tanah tersisa