Anggota DPD dari DKI Jakarta Fahira Idris ikut menyoroti banjir yang melanda Jabodetabek, sejak awal tahun 2020. Ia pun mengatakan bahwa bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki kuasa sebagai pemimpin untuk mengatasi masalah banjir ini.

Fahira mengungkapkan bahwa banjir yang melanda Jakarta dan daerah penyangganya tidak mungkin bisa diselesaikan sendiri oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Ia mengatakan keberadaan 13 sungai besar yang melintas antar provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta adalah kuncinya.

“Karena sifatnya lintas sektoral dan lintas wilayah, hanya kuasa Presiden yang bisa menghalau banjir di Jabodetabek," ucapnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (2/1/2020).

Lanjutnya, apapun yang dilakukan di Jakarta untuk menghalau banjir, menurut dia, tidak akan bermanfaat banyak selama tidak ada pemulihan yang serius di kawasan hulu.
"Karena proses pemulihan ini sifat lintas provinsi dan kementerian, cuma Presiden yang punya kuasa untuk mengoordinasikannya," imbuh dia.

Kemudian, ia pun menyarankan untuk segera membuat sebuah undang-undang (UU) khusus yang mengatur penataan tata ruang yang sinergis dan konsep integrasi Jakarta dengan kota penyangganya untuk mengatasi persoalan krusial terutama banjir dan macet.

Menurutnya, selama puluhan tahun koordinasi dan sinergi ini sulit terjalin karena masing-masing provinsi punya kepentingannya sendiri.

"Sebagai bekas Gubernur DKI, saya yakin Pak Jokowi sangat paham rumitnya mengatasi persoalan banjir Jakarta akibat kompleksitas persoalannya. Jalan paling tepat mengurai kompleksitas ini adalah dengan sebuah UU," tukasnya.

Sumber


Fahira akhirnya mengakui kalau Anies gak becus urus banjir jadi harus ngrengek ke Jokowi ....

Jokowi lagi buatin bendungan 2 biji, Anies aja yg pekok karena gengsi mau normalisasi atau naturalisasi dan sekarang Anies stress sendiri.