JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim, konsep naturalisasi sungai sudah dijalankan.

Anies meyakini hasil naturalisasi dapat dilihat pada akhir tahun ini.  " Naturalisasi kita jalankan. Bahkan 2019, nanti kita sudah lihat jadi hasilnya (naturalisasi) akhir tahun ini insya Allah sudah selesai," kata Anies di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).

Baca juga: Harapan Korban Banjir Balekambang, Menanti Naturalisasi ala Anies hingga Minta Dibangun Turap

Naturalisasi yang dimaksud, kata Anies, dilakukan dengan menghidupkan ekosistem sungai. Selain itu, airnya akan dijernihkan sehingga bisa menjadi habitat hewan. "Kalau makhluk-makhluk bisa hidup di sana artinya polusi juga rendah.

Dan itu yang akan kita lakukan," ujarnya. 

Baca juga: Banjir Jakarta: Pemprov Andalkan Pembangunan Waduk, DPRD Tagih Naturalisasi Sementara untuk normalisasi, Anies enggan menjawab kelanjutannya. "Ini kalau doorstop (wawancara) begini potensi pelintir-able-nya tinggi.

Jadi saya jelasin nanti saja," kata Anies.  Normalisasi merupakan program kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI dengan pemerintah pusat yang dilaksanakan sejak Presiden Joko Widodo masih menjabat sebagai Gubernur DKI.

Baca juga: Anies Sebut Banjir Jakarta Kiriman, Fraksi PDI-P DPRD DKI Tagih Naturalisasi

Program tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Ibu Kota.

Adapun, normalisasi 13 sungai di Jakarta sudah dikerjakan pemerintah pusat lewat Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Namun, prosesnya berhenti sejak 2017 karena Pemprov DKI tidak lagi membebaskan lahan. Ketika Anies Baswedan menjabat gubernur pada 2017, ia memperkenalkan naturalisasi sebagai alternatif dari normalisasi.





Penulis : Nibras Nada Nailufar
Editor : Kurnia Sari Aziza

Anies Potong Anggaran Pengendalian Banjir Tahun Ini Rp500 M

Pemangkasan anggaran oleh pemerintahan Anies berdampak pada rencana pembebasan 118 bidang lahan di Kali Ciliwung.

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Anggaran Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memangkas anggaran pembebasan lahan waduk dan sungai untuk pengendalian banjir tahun ini sebesar Rp500 miliar. Pemangkasan dilakukan karena defisit anggaran Pemerintah DKI Jakarta.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Juaini Yusuf, mengatakan pemerintah menganggarkan seluruhnya Rp 850 miliar untuk pembebasan waduk dan sungai tahun ini. Namun, yang terserap hingga November sebesar Rp 350 miliar.

"Yang belum terserap dipangkas karena ada efisiensi," kata Juaini di sela rapat Komisi D DPRD DKI, Senin 11 November 2019.

Pemangkasan anggaran, kata Juaini, berdampak pada rencana pembebasan 118 bidang lahan di Kali Ciliwung. Dia menjanjikan, pembebasan lahan yang sekarang dibatalkan bakal diteruskan kembali tahun depan.

Sementara itu, rapat perencanaan anggaran antara Dinas SDA dengan Komisi D DPRD, menyepakati anggaran pembebasan lahan waduk dan kali tahun depan Rp600 miliar. Ini meningkat daripada yang diajukan sebesar Rp425 miliar.

"Akhirnya dinaikkan jadi Rp600 miliar tahun depan karena kami melaporkan ada pemangkasan anggaran pembebasan lahan tahun ini," ujar Juaini.

Anggaran tahun depan, dia menuturkan, bakal dialokasikan untuk membebaskan lahan di Waduk Marunda, tambahan Waduk Brigif, Setu Babakan, Waduk Lebak Bulus, Waduk Pondong Rangon serta embung di Kamal dan Kebagusan.

Sedangkan, kali yang bakal dibebaskan berada di ruas Kali Ciliwung, Pesanggrahan dan Sunter. Menurut Juaini, pembatalan pembebasan lahan menghambat normalisasi Ciliwung yang bakal dilakukan Balai Besar Wilayah Ciliwung Cisadane. "Kalau belum dibayarkan, bagaimana mereka mau kerja. Susah," ujarnya.

Kementerian PUPR ungkapkan bahwa normalisasi sungai di Jakarta yang menjadi bagian dari penanggulangan banjir di Ibu Kota terhenti sejak 2 tahun terakhir.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa sampai saat ini tidak ada kegiatan normalisasi sungai yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.
.
Menurut Basuki, pengendalian banjir di Ibu Kota sebetulnya merupakan konsep atau janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
.
Basuki menjelaskan bahwa apabila makna naturalisasi sudah jelas, berarti tidak perlu dilakukan tender dan tinggal Pemprov DKI melaksanakan saja.
.
Kira-kira kenapa ya Anies Baswedan hanya mewakilkan stafnya untuk bertemu Kementerian PUPR?
.
Berita selengkapnya hanya di Bisnis.com "Menteri PUPR: Normalisasi Sungai di Jakarta Berhenti Sejak 2 Tahun"
https://ekonomi.bisnis.com/read/2019...-sejak-2-tahun