Jokowi: Kontrol Banjir Terkendala Pembebasan Lahan Sejak 2017

Presiden Jokowi mengatakan pembangunan prasarana pengendalian banjir di empat daerah aliran sungai Jakarta terkendala masalah pembebasan lahan sejak 2017. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan banjir pada awal tahun ini paling parah terjadi pada empat Daerah Aliran Sungai (DAS) di DKI Jakarta, yakni DAS Sungai Krukut, Sungai Ciliwung, Sungai Cakung, dan Sungai Sunter.

"Pembangunan prasarana pengendalian banjir pada keempat sungai terkendala sejak tahun 2017 karena masalah pembebasan lahan," kata Jokowi dikutip dari akun Facebook pribadinya, Kamis (2/1).

Jokowi menyatakan program Pengendalian Banjir Sungai Ciliwung sudah berjalan sekitar 16 kilometer dari rencana keseluruhan 33 km.

Sementara, kata Jokowi pada wilayah hulu tengah dilaksanakan pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Pembebasan tanah dua proyek itu sudah lebih dari 90 persen, dengan perkembangan pembangunan fisik mendekati 45 persen.


"Kedua bendungan tersebut direncanakan selesai pada akhir 2020," ujarnya.

Selain itu, kata Jokowi, percepatan pelaksanaan Sudetan Sungai Ciliwung dari Sungai Ciliwung ke Sungai Cipinang sedang berlanjut. Masyarakat setempat telah menyetujui pembebasan lahan untuk kelanjutan pembangunan sudetan sepanjang 600 meter dari keseluruhan 1,2 kilometer


Sementara, kata Jokowi pada wilayah hulu tengah dilaksanakan pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Pembebasan tanah dua proyek itu sudah lebih dari 90 persen, dengan perkembangan pembangunan fisik mendekati 45 persen.


"Kedua bendungan tersebut direncanakan selesai pada akhir 2020," ujarnya.

Selain itu, kata Jokowi, percepatan pelaksanaan Sudetan Sungai Ciliwung dari Sungai Ciliwung ke Sungai Cipinang sedang berlanjut. Masyarakat setempat telah menyetujui pembebasan lahan untuk kelanjutan pembangunan sudetan sepanjang 600 meter dari keseluruhan 1,2 kilometer.

Terkait penanganan banjir, seperti memfungsikan pompa, karung pasir, bronjong dan tanki air, agar kawasan dan prasarana publik terdampak dapat segera berfungsi kembali.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saling bantah terkait penyebab banjir Jakarta dalam konferensi pers di Monas, Jakarta, Rabu (1/1).

Basuki menyoroti normalisasi yang belum sepenuhnya dilakukan di Sungai Ciliwung.

"Namun, mohon maaf Bapak Gubernur (Anies), selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 kilometer itu yang sudah ditangani dinormalisasi 16 km. Di 16 km itu kita lihat insyaallah aman dari luapan," kata Basuki.


Basuki menyatakan akan duduk bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas hal tersebut. Upaya yang ditekankan Basuki adalah meminta Anies untuk melakukan pembebasan lahan.

"Termasuk di kali Pesanggarahan juga dengan sodetan kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur, beliau mengambil langkah-langkah untuk pembebasan lahannya karena 1,2 kilo meter, 600 meter sudah kita kerjakan," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Anies menepis pernyataan Basuki. Ia berujar normalisasi sungai tidak akan berfungsi dalam kaitannya menghadapi banjir jika tidak ada pengendalian air dari daerah di selatan Jakarta.

"Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya," kata Anies.

Ia pun memberi contoh normalisasi di kawasan Kampung Melayu yang dilakukan pihaknya, namun tetap mengalami banjir.

"Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir," simpul Anies.

(fra/gil)
https://m.cnnindonesia.com/nasional/...an-sejak-2017?

Biar Nastak makin stress