"Merujuk pada pernyataan itu (presiden dan menteri keuangan), maka dapat disebut kasus gagal bayar perusahaan bentuk pembiaran atau kesadaran yang lambat pemerintah atas manajemen yang buruk pada perusahaan," ujar Pangi di Jakarta, Jumat (27/12).

Pangi memaparkan pandangannya karena tercatat hingga Agustus lalu Jiwasraya gagal membayar klaim 17 ribu nasabahnya. Gagal bayar berpotensi merugikan keuangan negara Rp 13,7 triliun. Nilai kerugian berpotensi bertambah dengan melibatkan 5,5 juta pemegang polis.

"Jadi, publik layak curiga atas indikasi praktik curang di tubuh Jiwasraya, bahkan patut dicurigai penggerogotan dilakukan oleh aktor-aktor yang berlindung di balik agenda kekuasaan," ucapnya.

Karena itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting berharap kasus Jiwasraya diungkap seterang-terangnya di hadapan publik. Tidak bisa berharap hanya kepada pemerintah yang telah terbukti berbuat lalai dan terkesan melakukan pembiaran sehingga problem yang ada berlarut-larut.

"Apalagi berharap pada menteri BUMN yang sibuk dengan urusan ecek-ecek ngurusin motor dan sepeda yang nilainya hanya ratusan sampai miliaran rupiah, ditambah lagi dengan adanya bau amis konflik kepentingan sang menteri yang melibatkan perusahaannya," kata Pangi.

Lebih lanjut Pangi menilai, DPR sebagai penyambung lidah rakyat penting bersuara mengungkap kasus Jiwasraya. Ia menilai, jika dibandingkan dengan skandal Century kasus Jiwasraya jauh lebih besar potensi kerugian negaranya.

"Jika kasus ini dibiarkan berlarut-larut maka jangan salahkan jika publik mulai curiga kepada pemerintah yang seolah membiarkan para penjahat bersembunyi di balik kekuasaan dan pemerintah hanya sibuk mengurus persoalan remeh-temeh/tetek bengek yang tidak jelas keuntungannya bagi negara dan bangsa," pungkas Pangi. (gir/jpnn)