Minta Pemerintah Terbitkan SKT FPI, MUI: Masa Berharap Saya Tidak Boleh

Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pernah berkata kalau malaikat pun tidak bisa meminta pemerintah mengeluarkan surat keterangan terdaftar (SKT) FPI. Meski begitu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap mengharapkan hal tersebut dapat terwujudkan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Anwar Abbas mengatakan bahwa meskipun Mahfud sudah memberikan tanda lampu merah di saat MUI meminta adanya upaya pemerintah keluarkan SKT FPI, tetap saja MUI dalam posisi berharap.

"MUI berharap. Bukan memaksakan. Masa berharap saja tidak boleh. Boleh kan?" kata Anwar saat dihubungi Suara.com, Jumat (27/12/2019).

Oleh karena itu, sikap dari MUI itu tidak memaksa agar SKT FPI bisa dikeluarkan pemerintah. Di sisi lain Anwar menerangkan bahwa dialog itu penting bagi kemajuan Indonesia ke depannya. Serupa dengan keinginannya agar ada upaya dialog yang dilakukan antara pemerintah dengan FPI guna membicarakan solusi dari persoalan SKT.

"Kalau kita mau berdialog dan saling mendengarkan maka akan tercapailah saling pengertian antara satu dengan lainnya dan ini sangat penting bagi masa depan bangsa," pungkasnya.

Untuk diketahui, Mahfud MD menegaskan FPI tak bisa diwakilkan oleh siapa pun untuk meminta agar surat keterangan terdaftar atau SKT diterbitkan. Mahfud menegaskan, Majelis Ulama Indonesia sendiri tak bisa mendesak atau meminta SKT diterbitkan untuk FPI.

"SKT itu nggak bisa diminta oleh orang lain, termasuk MUI sekali pun, termasuk oleh malaikat sekali pun, kalau FPI sendiri tidak meminta," kata Mahfud, Kamis (26/12/2019) kemarin.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan, pemerintah mempersilakan FPI untuk meminta langsung SKT. Pemerintah, kata Mahfud, sudah pasti akan menerbitkan SKT FPI bila telah memenuhi syarat sebgaimana yang diatur.

"Kalau mau meminta ya meminta saja begitu, nggak usah lewat Majelis Ulama Indonesia, bisa kok. Asal dipenuhi syarat syaratnya," ujarnya.

Sebelumnya, Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas, meminta pemerintah untuk duduk bersama dengan FPI. Anwar berharap pemerintah dapat mengeluarkan izin SKT FPI.

Sementara itu, Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis mengatakan, ormas yang dipimpin Habib Rizieq Shihab itu enggan menyoalkan soal ada tidaknya izin perpanjangan SKT mereka di Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, FPI tidak harus melakukan perpanjangan SKT untuk tetap bisa berdiri.
sumber

☆☆☆☆☆

Merendahkan harga diri sendiri.
MUI makin keblinger.
Sudah setiap fatwanya terkadang disusupi intrik politik. Tiap wilayah bisa mengeluarkan fatwa sendiri yang kadang bertentangan dan tidak sejalan dengan pusat. Sampai hal-hal kecil macam polisi tidur saja dibuat fatwa.

MUI ibarat rumah kaca yang kelihatan indah, tapi didalamnya justru kusam, tak terlihat, serba gelap.
Sampai sekarang tak ada sama sekali investigasi dan audit soal keuangan MUI. Bahkan label halal jadi komoditas mumpuni untuk MUI.

MUI juga jadi tempat bersembunyi para oposan pemerintah. Dengan jubah MUI, mereka seakan tak tersentuh. Terus menebar provokasi tolol dan menggelikan.

Soal FPI, seharusnya MUI ikut apa kata pemerintah, sebab biar bagaimanapun, meskipun MUI lembaga yang independen, tapi soal urusan hukum, MUI harus mengacu kepada pemerintah.

Jika MUI tahu permasalahan mengenai FPI, seharusnya MUI memberi teguran kepada FPI, sebab MUI dan FPI hidup di Indonesia. Hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia. Bahkan jika FPI hidup di negara Arab, seluruh anggota FPI sudah mati dipenggal karena mengusung isu khilafah, sesuatu yang diharamkan bahkan ditanah Arab. Beruntung FPI hidup di Indonesia jadi bisa bertingkah seenaknya di negeri ini dengan label pembela agama.

Satu yang sangat memuakan dari FPI adalah tingkahnya yang sok sebagai aparat. Mereka sebenarnya tak punya hak untuk penertiban, penggerebegan, atau tindakan hukum lainnya. Itu sudah menyalahi aturan dan menjalankan tindakan main hakim sendiri, melecehkan pihak kepolisian. Tapi nyatanya toh rakyat bisa menilai, terkadang aparat hanya bisa diam, bahkan seolah terkesan mengawal kesewenang-wenangan ormas ini, meskipun hal itu sudah dibantah oleh pihak kepolisian. Tapi yang jelas, benar atau tidaknya, rakyat sebenarnya sudah terlalu muak dengan keberadaan FPI. Terlebih lagi seluruh kata-kata para pimpinannya asal omong, asal bacot tanpa mau klarifikasi lagi. Seolah kebenaran itu mutlak milik mereka.

Kalai sudah begini, yang salah jelas pemerintah. Pemerintah terkesan melempar tanggungjawab kepada masyarakat. Dan pemerintah sendiri terjesan tidak satu suara dalam memutus kelangsungan hidup FPI.

Mau sampai kapan? Katanya sudah tak punya beban.