Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/12/2019).

Penulis: Nursita Sari

 | 

Editor: Dony Aprian

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengakui, realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2019 tidak akan mencapai target.

Hingga Kamis (26/12/2019), kata dia, penerimaan dari 13 jenis pajak daerah sekitar 88,73 persen.

"Angkanya Rp 39,5 triliun dari target Rp 44 triliun. Target Rp 44 triliun itu sudah kami hitung dari kemarin-kemarin, itu tidak akan tercapai," ujar Saefullah.

Saefullah mengatakan, penerimaan pajak daerah meleset dari target karena kondisi ekonomi global dan nasional yang melemah.

Dia menambahkan, sektor pajak yang penerimaannya paling rendah berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Transaksi di 2019 ini sangat sedikit, BPHTB kami hanya 40 persen. Orang yang bertransaksi itu sedikit sekali, (pembelian) rumah, apartemen mewah, itu sedikit sekali. Masak orang mau disuruh paksa beli supaya kami dapat pajak, kan enggak bisa," kata dia.

Berdasarkan hitungan Pemprov DKI, kata Saefullah, penerimaan pajak yang akan masuk ke kas daerah hingga 31 Desember mendatang, yakni sekitar Rp 40 triliun.

"Menurut perhitungan kami akan finish di Rp 40 triliun sekian, sekiannya berapa, kami belum tahu juga. Rp 40 triliun sekian atau 89,9 persen," ujarnya.

Berikut realisasi penerimaan pajak daerah berdasarkan data Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta terhitung 23 Desember 2019:

1. Pajak kendaraan bermotor: Rp 8,6 triliun dari target Rp 8,8 triliun (98 persen)

2. Bea balik nama kendaraan bermotor: Rp 5,3 triliun dari target Rp 5,6 triliun (93,6 persen)

3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor: Rp 1,26 triliun dari target Rp 1,27 triliun (98,8 persen)

4. Pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaa: Rp 9,4 triliun dari target Rp 10 triliun (94,5 persen)

5. Pajak reklame: Rp 1,04 triliun dari target Rp 1,05 triliun (99,05 persen)

6. Pajak air tanah: Rp 122 miliar dari target Rp 110 miliar (111 persen)

7. Pajak hotel: Rp 1,7 triliun dari target Rp 1,8 triliun (96,4 persen)

8. Pajak restoran: Rp 3,6 triliun dari target Rp 3,55 triliun (101 persen)

9. Pajak hiburan: Rp 832 miliar dari target Rp 850 miliar (97,96 persen)

10. Pajak penerangan jalan: Rp 814 miliar dari target Rp 810 miliar (100,5 persen)

11. Pajak parkir: Rp 536 miliar dari target Rp 525 miliar (102,1 persen)

12. BPHTB: Rp 5,5 triliun dari target Rp 9,5 triliun (58,6 persen)

13. Pajak rokok: Rp 610 miliar dari target Rp 620 miliar (98,4 persen)

Sumur

Pajak PKL ?