Jembatan Hutan Kota Kemayoran ambrol, Minggu (22/12/2019).

Penulis: Jimmy Ramadhan Azhari

 | 

Editor: Jessi Carina

JAKARTA, KOMPAS.com - Polres Metro Jakarta Utara mendalami adanya potensi korupsi di jembatan di Hutan Kota Kemayoran yang ambruk pada Minggu (22/12/2019) kemarin.

"Apabila nantinya ditemukan pengurangan spesifikasi atau tidak sesuai dengan dokumen pembangunan itu, tentunya akan ada ancaman hukuman pidana. Jika dana itu berasal dari keuangan negara, maka akan masuk ke tidak mudah korupsi," kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Budhi Herdi Susianto di Mal Pluit Village, Senin (23/12/2019).

Namun, apabila dalam pembangunan jembatan itu tidak menggunakan APBN atau APBD, polisi akan mencari pasal yang sesuai untuk menjerat pihak yang bertanggung jawab.

Budhi menjelaskan, pihaknya masih menelusuri penyebab utama dari ambruknya jembatan seharga Rp 5 miliar yang baru diresmikan sehari sebelumnya itu.

Polres Metro Jakarta Utara bekerja sama dengan Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk mencari tahu sebab utama dari robohnya jembatan itu.

"Kita sudah lakukan pemeriksaan dengan pengambilan keterangan kepada dua perusahaan tersebut, dan kami juga akan mendalami material berupa kandungan, maupun penyebab ambruknya jembatan itu," ujar Budhi.

Budhi juga menyampaikan bahwa jembatan yang roboh tersebut masih dalam pengerjaan oleh pengembang yakni PT SH dan CV AK.

PT SH berperan sebagai kontraktor dari jembatan itu sementara CV AK merupakan konsultan pembangunan. Kedua perusahaan tersebut telah menjalani pemeriksaan di kepolisian.

Polisi juga memastikan bahwa tidak ada satupun korban akibat ambruknya jembatan yang baru diresmikan sehari sebelumnya itu.

Pantauan Kompas.com pada Senin siang, Hutan Kota Kemayoran itu ditutup untuk umum setelah jembatan hutan itu roboh.

Pagar masuk ke Hutan Kota Kemayoran itu pun ditutup oleh terpal putih. Sehingga awak media dan masyarakat tak bisa masuk.

Kondisi jembatan lengkung berwarna kuning yang roboh itu pun tampak belum diperbaiki.

Sumur