Anak Buah Anies Investigasi Kondom di DWP, FPI Sodorkan Bukti

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menginvestigasi temuan Front Pembela Islam (FPI) terkait dugaan pelanggaran penyelenggara Djakarta Warehouse Project atau DWP, Ismaya Live.

"Kami juga sedang mengumpulkan semua bukti itu dan kami juga punya petugas di sana. Kami akan diskusikan juga temuan kami," kata Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI, Sri Haryati di kawasan kuliner Thamrin 10, Jakarta Pusat, Sabtu, 21 Desember 2019.

Investigasi ini dilakukan atas desakan FPI agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan penyelenggaraan DWP di ibu kota. Desakan itu diminta FPI menyusul temuan mereka di lokasi acara musik bergenre electronic dance music atau EDM di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 13-15 Desember lalu.

Juru bicara FPI Munarman mengatakan menemukan sejumlah barang yang tidak layak dijual di lokasi itu, seperti minuman keras dan kondom. "Ada banyak temuan kami lebih kurang 30an," kata Munarman melalui pesan singkat, Sabtu, 21 Desember 2019. "Kondom dan miras itu di antaranya."



Sri mengatakan pemerintah bakal menerima seluruh informasi dari masyarakat terkait rangkaian penyelenggaraan musik ajeb-ajeb itu. Bahkan, sebelum acara, panitia DWP telah membuat pernyataan tertulis di atas materai terkait dengan penyelenggaraan acara itu.

"Saya gak hafal detailnya (isi surat pernyataan penyelenggaraan DWP). Tapi ada yang dilarang," ujarnya. "Kami akan periksa temuan itu dan lain-lainnya."

Munarman mengatakan telah mendatangi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung di kantornya pada Selasa kemarin, untuk menyerahkan temuan tersebut. Munarman yang datang bersama sejumlah ulama menyarankan Anies untuk tidak lagi mengizinkan acara musik ajeb-ajeb itu di DKI.



"Kami sudah sarankan agar gubernur menghentikan kegiatan hiburan yang bersifat hedonisme itu," ujarnya. "Apapun bentuknya."

Selain itu, FPI juga menyarankan Anies mencopot pejabatnya yang hanya mementingkan pendapatan asli daerah yang tinggi tanpa mempertimbangkan aspek indeks pengembangan manusia dari segi keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Penyelenggaran DWP 2019 disebut menghasilkan pajak untuk DKI Rp 10 miliar dan menggerakkan perekonomian ibu kota karena mendatangkan turis asing. "Kami dukung gubernur bersih-bersih oknum-oknum yang hanya berorientasi PAD tinggi itu," ujarnya.


sumber

*********

Biasanya jika asa sponsor yang mendanai sebuah acara, pasti ada perjanjian disana, sejauh mana sponsor tersebut mempunyai hak untuk menjual produknya. Entah produk sponsor gratis atau produk yang memang diperjualbelikan.

DWP 2019 seperti kita lihat digambar kedua diatas, jelas mencantumkan sponsor-sponsor mereka dan jelas disana ada produk minuman keras dan alat kontrasepsi (sebut aja namanya bunga, eh kondom).

Perihal kedua produk tersebut diperjualbelikan disana atau tidak, itu masalah kedua. Masalah pertamanya adalah jelas bahwa itu bukanlah acara keagamaan. Itu acara tahunan yang dihadiri oleh wisatawan mancanegara dan jelas mendatangkan wisatawan.

Kalau alasannya untuk mendatangkan wisatawan dan pajak besar, kita harus dukung ucapan Yusuf Martak dan Anies Baswedan. Lho, iya dong. Urusan munafik urusan belakangan. Yusuf Martak ini mewakili GNPF-Ulama. Masa sih ucapan Ulama tidak didengar? Apalagi ini Ulama 212 yang memiliki kavling dan kunci surga.

Urusan kondom dan minuman keras, seharusnya Munarman menampar Yusuf Martak. Bukankah Yusuf Martak mendukung pemberian penghargaan kepada Colloseum karena mendatangkan wisatawan? Padahal haqul yakin, yang namanya kondom dan miras 100% ada disana. Kenapa FPI tidak ke Colloseum bersama GNPF-Ulama?

Ini Jakarta. Perdanya bukan perda Syariah. Jadi jangan apapun juga dihubungkan dengan segala macam berbau agama. Pun kalau mau dihubungkan dengan aturan agama, jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung. Jangan sepertu banci yang tidak jelas ujudnya.

Bahwa disetiap sudut jalan perkampungan DKI Jakarta masih menempel pembangunan hasil pajak dari bisnis haram jaman Gubernur terbaik Jakarta, Ali Sadikin. Bahkan dijalan MHT samping markas FPI (baca kios) dekat masjid Al-Islah dan didepan markas mereka. Ada pajak bisnis haram disana. Bongkarlah itu semua!

Acara seperti DWP itu acara terpusat, bukan acara yang ada di setiap kelurahan. Jadi tak perlu takut aqidah ummat terganggu. Toh yang datang tahu resikonya. Dan mereka tidak merugikan siapapun juga, termasuk agama, karena memang tak ada penistaan agama dan Ulama disana.

Kenapa mesti sibuk dengan urusan orang lain?

Lebih baik FPI mendemo Kedubes Arab Saudi atau LIPIA di Pejaten. Atau langsung menghadap Lembaga Intelijen Arab Saudi untuk meminta pembebasan Rizieq Shihab ketimbang mengurusi soal kondom, kondom, dan kondom. Apa urusan kondom lebih penting dibanding status dan nasib Rizieq Shihab?

Catatan akhir.
Jika kondom dan miras diperjualbelikan di DWP, dan FPI memperoleh bukti, artinya mereka membeli.

Jika ada acara dan diperjualbelikan narkoba disana, pasti yang membeli juga bakal tertangkap aparat meskipun alasannya untuk bahan bukti.

Lalu ngapain FPI nyasar ke acara ajeb-ajeb padahal tempat ajeb-ajeb banyak di Jakarta?
Cuma mau mencari bukti? Atau mau memaksakan kehendak sesuai yang mereka mau? Ataaaau.... Ada hal lain yang dikejar?