Roket Versi Kartika hanya memiliki satu versi, yakni Kartika I.

Kartika I
Payload: 5 kg
Tinggi penerbangan maksimum: 60 km
Massa peluncuran: 220 kg
Panjang: 10,5 m

Tahun 1974, Presiden Soeharto mengeluarkan surat keputusan yang isinya mempertegas fungsi Lapan untuk merintis dan mengembangkan kedirgantaraan guna kepentingan nasional. Lapan pun membangun Kantor Pusat Teknologi Dirgantara di Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Demi membangun fasilitas di Rumpin yang bak negeri antah-berantah, Salatun dan para pegawainya melakukan babat alas. Hutan belantara dengan binatang-binatang liar di dalamnya mesti mereka hadapi.

Di bawah Salatun, Lapan menggeliat. Roh baru ditiupkan. Lembaga itu hendak menyambung kerja Nurtanio yang terputus. Lapan mengkaji ulang dan melakukan riset atas pesawat Lipnur Trainer-200 yang dibuat Suharto, konsultan PT Chandra Dirgantara, untuk Lembaga Industri Pesawat Terbang Nurtanio (Lipnur) yang kemudian berganti nama menjadi IPTN.

Dari kajian atas LT-200 itu, riset berlanjut ke pesawat perintis Experimental Transport-400, juga rancangan Suharto, pria lulusan ITB dan Universitas Teknologi Braunschweig Jerman yang merupakan kawan Nurtanio.


Miniatur pesawat XT-400 terpancang di Bundaran Kompleks Pusat Teknologi Penerbangan Lapan.

Pembuatan XT-400 disorot dunia. Namun proyek tersebut dihentikan saat terjadi pergantian menteri. Tak sekadar itu, program riset Desain dan Konstruksi Pesawat Udara di Lapan disetop. Pusat Teknologi Dirgantara dicoret begitu saja dari Lapan pada 1978.

Keterputusan riset pun kembali dialami Lapan. Kali ini bahkan selama 33 tahun. Setelah jeda panjang itu, Lapan baru kembali memiliki Pusat Teknologi Penerbangan (Pustekbang) pada 2011.

Kesempatan untuk menghidupkan kembali Pustekbang muncul tak sengaja pada rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat. “Saat rapat dengar pendapat di DPR, kami diledek, ‘Lapan ini singkatan dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, tapi mana hasil riset penerbangannya? Ganti saja jadi LAN (Lembaga Antariksa Nasional),’” kata peneliti senior Lapan, Sulistyo Atmadi, menirukan ucapan salah seorang anggota DPR.

Sindiran anggota DPR itu sesungguhnya berkah bagi Lapan, sebab mereka memang ingin meneruskan riset penerbangan. Apalagi pada Kepala Lapan otomatis melekat jabatan Komisaris PT Dirgantara Indonesia (dulu IPTN) seperti Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

“Jadi waktu itu saya Komisaris PTDI dan Kepala Lapan. PTDI itu perusahaan industri pesawat terbang. Tapi di Lapan saat itu tak ada riset pesawat terbang,” ujar mantan Kepala Lapan Adi Sadewo, mengamini ucapan Sulistyo secara terpisah.

Lapan pun membuka Pustekbang dan mengaktifkan program Rancang Bangun Pesawat Terbang mereka. Pesawat N-219 menjadi riset perdana pascavakum dengan menggandeng PTDI. Lapan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008, berperan sebagai pusat riset dan pengembangan produk kedirgantaraan. Sementara PTDI sebagai pusat produksi.

Peraturan Presiden tersebut dianggap tepat karena PTDI pun dianggap membutuhkan bantuan. “Yang jalan di PTDI ketika itu proses produksi, misal membuat komponen untuk Boeing, tapi proses desain mandek,” ujar Sulistyo.
Lewat N-219, Lapan dan PTDI dua lembaga warisan para perintis dirgantara Indonesia bekerja sama erat. Transfer teknologi dilakukan kepada generasi muda.

“Kalau sampai telat sedikit, mereka yang punya pengalaman merancang pesawat di PTDI (pada era Habibie) sudah pada pensiun,” kata Sulistyo.

N-219 sesungguhnya merupakan rancangan PTDI yang belum rampung karena riset terkendala dana. Dibukanya Pustekbang Lapan membuat riset kembali dilanjutkan dengan biaya pemerintah dan melibatkan banyak tenaga ahli PTDI.

Konsistensi

Lapan kini juga mengembangkan pesawat pemantau ringan atau LSA (light surveillance aircraft) dan pesawat tanpa awak atau UAV (unmanned aerial vehicle) yang lebih dikenal dengan istilah drone. Keduanya diproyeksikan menjadi bagian dari sistem pemantauan maritim terintegrasi sesuai visi maritim Jokowi.

UAV tersebut nantinya diharapkan dapat pula digunakan untuk memantau perbatasan, pencurian ikan ilegal, pencurian kayu ilegal, pertanian, hingga bencana alam.

Namun jalan Lapan jauh dari lapang. Alokasi anggaran sama sekali tak memadai. Dari Rp1,3 triliun yang dibutuhkan Lapan tahun ini misalnya, pemerintah hanya menggelontorkan Rp700 miliar. Jumlah itu di internal Lapan masih barus dibagi-bagi lagi antara teknologi penerbangan, roket, dan satelit.

Anggaran tersebut, dibanding pendanaan yang diterima lembaga serupa di sejumlah negara Asia lain, tak ada apa-apanya. Pun begitu, Lapan September tahun lalu meluncurkan satelit ekuatorial pertama di Indonesia. Satelit berbobot 78 kilogram yang diberi nama Lapan-A2 itu melintasi wilayah Indonesia 14 kali dalam sehari.


Presiden Jokowi mendengarkan penjelasan Kepala Lapan Thomas Djamaluddin (kiri) saat meninjau Satelit Lapan-A2.

Lapan-A2 membawa misi mitigasi bencana, pemantauan permukaan bumi, lalu lintas dan identifikasi kapal laut, dan komunikasi radio amatir. Selanjutnya Lapan-A3 hasil kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor direncanakan menyusul diluncurkan Mei tahun ini dengan menumpang roket India, sama seperti Lapan-A2 yang meluncur dari Pusat Antariksa India.

Lapan-A3 membawa misi pemantauan pertanian dan maritim. Selain itu, Lapan bekerja sama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika akan membuat satelit Lapan-A4 untuk pemantauan meteorologi. Direncanakan pula pengembangan Lapan-A5 untuk kepentingan pertahanan.

Berkaca pada masa lalu, Sulistyo berharap tak ada lagi keterputusan atau kevakuman riset di Lapan ke depannya. Ia menekankan pentingnya konsistensi: melakukan semua hal sesuai tahapan, tak lantas berubah atau melompat saat kepemimpinan berganti.

Salatun, sang perintis antariksa Indonesia, saat menggelar perpisahan di akhir kepemimpinannya di Lapan, bak hendak menyematkan mantra penghalau suratan tragis, menyuntikkan energi pengusir tangis.

Seumur hidup berkiprah di bidang kedirgantaraan, Salatun tahu tak ada jalan tak berliku. Maka ia berpesan kepada penerusnya,

“For a true fighter, there is no journey’s end.”

bahan spoiler