Teks: Ansar Ilo Ketua Umum DPP Letho. Foto: istimewa.

Jakarta - Laut merupakan kawasan yang bisa diakses berbagai masyarakat tanpa modal tinggi, sehingga penting untuk melestarikannya dan memberdayakannya bagi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Untuk itu, pentingnya  menjaga habitat laut yang nilainya sangat berlimpah.

Dewan Pimpinan Pusat Loyalis Erick Thohir (DPP Letho) yang relawan Jokowi-Amin ini menilai, tiga bulan menjabat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sudah mulai menuai kontroversi. Persoalan ekspor benih lobster menurut kajian Letho kurang tepat dan tidak profesional sebagai sosok menteri. Dimana Menteri KKP akan mencabut Peraturan Menteri KP No 56/2016 tentang Pelarangan atau Lenanganan Lobster Kepiting dan Rajungan di wilayah Republik Indonesia.

"Seharusnya yang dilakukan Pak menteri segera menuntaskan persoalan penyelundupan, dan peduli pada kepentingan masyarakat  alam Indonesia. Apabila ekspor benih lobster diizinkan, maka akan sangat besar kerugian untuk Indonesia," tegas Ansar Ilo Ketua Umum DPP Letho dihubungi, Rabu (18/12/2019)

Menurut Ilo sapaan akrabnya, pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini, nantinya yang akan terjadi merusak alam Indonesia. Sehingga apa yang dipikirkan oleh Pak Menteri, soal ekspor benih Lobster sama seperti pencucian uang oleh para penyelundup benih Lobster.

"Lantas dimana posisi pak menteri apakah bersama rakyat atau penyelundup benih Lobster?," tanya Ilho.

Katanya, wacana keputusan ini sangat jauh dari ekspektasi dan kebijakan tersebut terlalu tergesa-gesa. Sehingga dalam pandangan Letho, dapat menuai kontroversi, jika wacana tersebut tetap di teruskan, maka Letho akan memberikan ultimatum kepada Menteri Perikanan dan Kelautan untuk turun dari jabatannya.

"Dalam kaitan ini pula DPP LETHO mendesak Presiden Jokowi untuk segera mencopot Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, karena mengambil keputusan ekspor benih lobster sangat tergesa-gesa. Kami juga mendesak Edhy Prabowo untuk menuntaskan persoalan penyelundupan benih lobster dan kami juga mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo membatalkan kebijakannya tentang ekspor benih lobster yang akan merugikan habitat laut Indonesia," terang Ilo panjang lebar.

Ilo menambahkan, seharusnya yang dilakukan Pak Menteri segera menuntaskan persoalan penyelundupan dan memperdulikan kepentingan masyarakat dan alam Indonesia.

Lanjutnya, jika ekspor benih lobster diizinkan maka akan sangat besar kerugian untuk Indonesia. "Yang terjadi akan merusak alam Indonesia. Apakah ini tidak dipikirkan oleh pak menteri mengenai ekspor benih Lobster?," tanyanya sekali lagi mempertegas meolak kebijakan tersebut. (red)