JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay langsung geram dan protes dengan pernyataan Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris yang membandingkan iuran dengan pulsa telepon.

Tak ayal, rapat kerja BPJS Kesehatan dengan Komisi IX yang digelar Rabu (6/11/2019) kemarin sempat memanas dipicu pernyataan Fachmi Idris.

“Saya protes karena Dirut BPJS sangat menyederhanakan masalah. Padahal, masalah-masalah itu sangat kompleks,” kata Saleh.

Menurutnya, membandingkan iuran BPJS Kesehatan dengan pula telepon adalah sangat tidak dapat diterima.

“Tidak boleh dibandingkan seperti itu,” lanjutnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu lantas menantang Fachmi untuk datang ke kampungnya dan melihat bahwa masih ada warga yang berpenghasilan Rp20 ribu sampai Rp30 ribu per hasi.

“Tidak usah menunggu setengah jam, 20 menit saya tunjukkan ini loh orang yang gajinya Rp 20 ribu, Rp 30 ribu sehari,” tantang dia.

Legislator asal Sumatera Utara II itu juga tak setuju dengan analogi Fachmi untuk pembayaran iuran dengan cara menabung Rp2 ribu per hari.

Ia lantas memisalkan dalam sebuah keluarga terdapat suami, istri dan seorang anak, maka keluarga itu harus menyisihkan Rp6 ribu per hari.

Namun di kampung yang ia sebut itu, rata-rata keluarga memiliki banyak anak.

Jika satu keluarga memiliki lima anak, ditambah suami-istri, maka keluarga itu harus menabung Rp14 ribu sehari.

Artinya, dalam 10 hari menjadi Rp140 ribu dan dalam sebulan menjadi Rp420 ribu.

“Jadi pertanyaannya, lebih murah mana? Iuran BPJS atau pulsa telepon?” sanggah Saleh.

Saleh juga menyebut, pulsa telepon adalah kebutuhan sekunder. Tanpa telepon, orang masih bisa hidup senang, gembira, tertawa dan beraktivitas.

“Lantas, kalau tidak punya akses kesehatan, orang bisa meriang, merinding, bahkan meninggal dunia. Jadi tolong cabut (pernyataan) itu,” tegasnya.

Perbandingan iuran BPJS dan pulsa dianggap tidak etis. Terlebih, Fachmi tidak membandingkan gaji dan tunjungannya dengan gaji presiden.

Padahal, tunjangan dan gaji Dirut BPJS mencapai 300 juta per bulan.

Mengutip Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 2019, BPJS Kesehatan menganggarkan beban insentif kepada direksi sebesar Rp32,88 miliar.

Jika dibagi ke delapan anggota direksi, maka setiap anggota direksi mendapatkan insentif Rp4,11 miliar per orang. Dengan kata lain, seluruh direksi menikmati insentif Rp342,56 juta per bulan.

Sementara itu, beban insentif dewan pengawas BPJS Kesehatan dianggarkan Rp17,73 miliar per tahun. Jika dibagi kepada tujuh dewan pengawas, maka tiap kepala mendapat insentif Rp2,55 miliar.

Jika dirata-rata ke dalam 12 bulan, maka insentif yang diterima dewan pengawas adalah Rp211,14 juta per bulan.

Gaji jumbo direksi BPJS pernah disinggung oleh Ketua KPK, Agus Rahardjo. Ia membandingkan gaji dirut BPJS dengan presiden.

“Gaji Presiden cuma Rp62 juta, apa pantas (gaji) direktur BPJS Rp300 juta?” ujar Agus dalam seminar bertajuk Penguatan Peran Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) Dalam Pemberantasan Korupsi di kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.




Satu lagi pak... Kalo pulsa ga isi ulang ga ditagih...