Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, Kementerian Pertahanan mencoba menegosiasikan ulang kontrak yang bermasalah itu. Kontrak yang bermasalah membuat anggaran belanja alat utama sistem persenjataan terlalu tinggi.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut, kontrak lama pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista dengan pihak di luar negeri bermasalah. Implikasinya, anggaran untuk belanja alutsista terlampau tinggi. Oleh karena itu, negosiasi ulang kontrak coba ditempuh. Ini seperti diinstruksikan pula oleh Presiden Joko Widodo.

”Ada masalah dengan kontrak lama dengan luar negeri dan Presiden menilai, anggaran untuk alutsista terlalu mahal. Oleh karena itu, kami diperintahkan melakukan negosiasi kembali oleh Presiden,” katanya seusai bertemu dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (13/11/2019).

Meski demikian, Prabowo tidak menyebutkan kontrak yang bermasalah tersebut. Dia hanya menyebutkan, pendataan dan pengkajian atas kontrak-kontrak alutsista yang dibuat selama ini belum tuntas.

”Menurut rencana, minggu depan, kami yang akan mengundang Menko Polhukam untuk berkunjung ke Kemenhan (Kementerian Pertahanan). Nanti akan kami paparkan rinciannya pada kesempatan tersebut, Kemenko Polhukam ujarnya.

Bla bla bla dan selanjutnya gak penting

Sumber : https://bebas.kompas.id/baca/bebas-a...ri-bermasalah/

Seingat gwa kontrak berjalan, kalo masa menhan pak pur, hanya tinggal program pesawat tempur
Kalo masa rr, pengadaan 3 kasel

Kan ga mungkin kontrak yang udah selesai di renegosiasi