Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  Bambang Wuryanto menjawab kritik ihwal bahaya politik dinasti lantaran anak dan menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution, hendak maju di Pilkada 2020.

Keduanya masing-masing ingin maju sebagai calon wali kota Solo dan calon wali kota Medan.

Baca juga: Nama-nama Peserta Lolos Seleksi Administrasi CPNS Kementerian PANRB

Menurut pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini, politik dinasti adalah hal lazim di dunia timur.

"Politik dinasti di wilayah dunia timur yang kayak gini biasa," kata Bambang di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

Baca juga: Jadwal dan Lokasi SKD CPNS 2019 Kementerian PANRB

Bambang berujar tetap ada jarak terhadap kekuasaan. Meskipun diuntungkan sebagai anak presiden, kata dia, Gibran dan Bobby tetap harus menunjukkan kualitas dan kompetensinya.

Selain kedua hal ini, menurut Bambang, PDIP juga menilai karakter dari para calon pemimpin. 



"Legalitas boleh didapat, tapi kompetensi berikutnya harus ditampilkan. Kalau enggak, ditertawakan, republik akan menertawakan," kata Bambang.

Dia mengakui Gibran beruntung menjadi anak seorang presiden. Keuntungan serupa, dia mencontohkan, juga dimiliki Puan Maharani sebagai putri mantan presiden Megawati Soekarnoputri.

Namun, Bambang menyebut bahwa Puan sudah membuktikan kualitasnya dengan turun ke lapangan menemui masyarakat, menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, hingga kini menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

"Jadi ini soal, enggak usah ngomongin nepotisme, semua dikau hak yang sama. Kalau Gibran dilahirkan sebagai anaknya Jokowi beruntunglah dikau, kalau diangkat jadi anak Mega beruntunglah dikau," ucapnya.

Bambang bergurau, dia pun kalau bisa meminta terlahir sebagai anak mantan presiden Soeharto.

Sekretaris Fraksi PDIP DPR ini mengimbuhkan, partainya belum memutuskan pencalonan Gibran dan Bobby.

Menurut dia, ukuran-ukuran yang ada saat ini baru berupa persepsi yang bisa menipu.
"Tapi kalau keputusan-keputusan politik enggak bisa nipu. Keputusan-keputusan lapangan, pelaksanaan di lapangan, enggak bisa nipu. Ya, nanti kami ukur," ujarnya.

Sumber : Bisnis.com