Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono mengingatkan Pancasila harus ditafsirkan menurut para pendiri bangsa Indonesia.

"Mari kita tafsirkan Pancasila bukan sekadar menurut kita, tetapi menurut para pendiri bangsa sehingga yang utama Pancasila adalah sebagai dasar negara," ujarnya.

Hal itu disampaikan Hariyono dalam acara Sosialisasi Pancasila "Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Pembaruan Kebangsaan dalam Membina Ideologi Pancasila" di Banyuwangi, akhir pekan lalu.

Sebagai sebuah dasar negara, lanjut dia, Pancasila mengatur tata kelola negara dan juga tata kelola pemerintahan.

"Jangan rakyatnya disuruh Pancasilais, tetapi pejabat dan para aparat negaranya tidak Pancasilais," katanya.

Karena itu, kata dia, Pancasila juga harus diposisikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, peraturan yang bertentangan dengan Pancasila seyogianya harus ditinggalkan.

Dia mengungkapkan, proklamator Soekarno-Hatta menekankan demokrasi Indonesia tidak boleh meniru demokrasi Amerika Serikat maupun Prancis. Bahkan, Hatta dalam salah satu risalah ketika mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia pada 1932 membuat tiga alternatif yang disebut dengan kebangsaan.

"Menurut Hatta, kebangsaan yang dikendalikan para ningrat, yaitu monarki itu bukan kebangsaan yang diinginkan bangsa Indonesia dan juga bukan kebangsaan yang dikendalikan pemilik finansial, yaitu pemilik uang, pengusaha, karena itu adalah negara kapitalis," jelasnya.


Hariyono menegaskan kebangsaan di Indonesia adalah kebangsaan yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai soko gurunya.

"Kebangsaan yang menempatkan kedaulatan rakyat itu sebagi soko gurunya, sehingga daulat raja harus diubah menjadi daulat rakyat," kata Hariyono.

Dalam kesempatan itu, dia juga menegaskan perbuatan korupsi bertentangan dengan Pancasila.

"Kalau masih ada pejabat yang korupsi sementara dia selalu ngomong Pancasila, padahal korupsi jelas bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa karena tidak ada Tuhan yang menyuruh umatnya untuk korupsi, mengambil hak yang bukan haknya dan dia pasti melanggar kemanusiaan dan mengganggu persatuan apalagi dengan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," pungkasnya.(ant)


[url]https://www.arah.com/article/52329/bpip-tegaskan-korupsi-bertentangan-dengan-pancasila.html [/url]

berarti partai yang langganan korupsi itu..