Sebagian besar wilayah negara tersebut awalnya merupakan teritorial mandat Prancis (kemudian teritorial kepercayaan PBB) Kamerun Prancis dan meraih kemerdekaan dari Prancis pada 1 Januari 1960, bersatu dengan sebagian wilayah kecil bekas teritorial kepercayaan/mandat Inggris Kamerun Selatan yang meraih kemerdekaan dari Britania Raya pada 1 Oktober 1961.

Meraih kemerdekaan dari Portugal pada 26 Juni 1975. Negara pertama yang masuk Persemakmuran tanpa bekas kolonial atau hubungan konstitusional apapun dengan Britania Raya.

Meraih kemerdekaan dari Belgia pada 1 Juli 1962. Negara kedua (setelah Mozambik) yang masuk Persemakmuran tanpa hubungan bekas kolonial atau konstitusional apapun dengan Britania Raya. Tak seperti Mozambik, negara tersebut telah mengadopsi bahasa Inggris sebagai bahasa nasional sejak bergabung.

Somaliland adalah sebuah negara berdaulat tak diakui yang mendeklarasikan diri yang secara internasional diakui sebagai bagian dari Somalia. Negara tersebut mengusulkan diri untuk bergabung dengan Persemakmuran di bawah status pengamat. Perbatasannya meliputi bekas wilayah Somaliland Britania, yang merupakan sebuah protektorat dari 1884 sampai 1960.

Sudan merupakan sebuah kondominium Britania Raya dan Mesir yang dikenal sebagai Sudan Inggris-Mesir, namun pada praktiknya, struktur Kondominium tersebut berada di bawah kendali penuh Inggris sampai kemerdekaannya pada 1956. Sudan telah menyatakan minta untuk bergabung dengan Persemakmuran.

Koloni Inggris Willoughbyland dari 1650 sampai 1667 dan dikuasai oleh Inggris dari 1799 sampai 1816. Pada 2012, Suriname mengeluarkan rencana untuk bergabung dengan Persemakmuran dan pemerintah Inggris telah membuat prioritas untuk menyediakan panduan kepada Suriname dalam menerapkan keanggotaan Persemakmuran.

Dalam beberapa tahun terakhir, di bawah presiden Robert Mugabe, Zimbabwe telah mendominasi urusan Persemakmuran, menciptakan perpecahan sengit dalam organisasi. Zimbabwe ditangguhkan pada tahun 2002 karena melanggar Deklarasi Harare. Pada tahun 2003, ketika Persemakmuran menolak untuk mencabut penangguhan, Zimbabwe menarik diri dari Persemakmuran. Sejak saat itu, Persemakmuran telah memainkan peran utama dalam mencoba mengakhiri kebuntuan politik dan mengembalikan Zimbabwe ke keadaan normal.

Pada 15 Mei 2018, Presiden Mnangagwa mengajukan permohonan untuk bergabung kembali dengan Persemakmuran.

Setelah tekanan yang meningkat dari Persemakmuran atas masalah korupsi dan hak asasi manusia, pemerintah Maladewa di bawah Abdulla Yameen mengumumkan pada tanggal 13 Oktober 2016 bahwa mereka telah menarik diri dari Persemakmuran.

Kabinet Ibrahim Mohamed Solih mengumumkan pada tanggal 26 November 2018 bahwa Maladewa akan kembali ke statusnya sebagai negara republik Persemakmuran dan permohonan untuk bergabung kembali diajukan pada tanggal 10 Desember 2018.