Masih membekas dalam ingatan penulis ketika Kapolri Idham Azis mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di depan Komisi III DPR RI pada 30 Oktober 2019. Saat itu ia menyatakan bahwa proses penegakan hukum terkait penyebaran radikalisme atau terorisme dilakukan kepada oknum, bukan terhadap simbol agama tertentu.

Ia menegaskan bahwa radikalisme tidak bisa diidentikkan terhadap agama Islam maupun agama lain. "Tidak bisa dibilang dengan radikalisme itu, lalu kita membawa atribut atau simbol agama dan itu harus kita kampanyekan pada seluruh anggota dan masyarakat bahwa itu oknum," kata pria berusia 56 tahun itu.

CNN Indonesia [Idham: Penegakan Hukum Radikalisme Bukan ke Simbol Agama]

Di sini kita bisa melihat bahwa Kapolri baru Idham Azis berkomitmen untuk lebih fair menindak terorisme dan berupaya menjauhkan stigma terorisme berasal dari agama Islam.

Namun agaknya Wapres Maruf Amin berpandangan lain. Kyai yang hingga kini masih menjabat Ketua MUI itu menuturkan perlu adanya pengawasan dari Polisi dan Pemda untuk memperingatkan masjid-masjid yang dalam acara dakwahnya mengandung narasi kebencian.

"Masjid yang dijadikan tempat menebar kebencian harus diingatkan dan diperingatkan supaya tidak dibiarkan masjidnya untuk menyebar kebencian. Itu harus aktif dari kepolisian maupun pemda untuk melakukan pencegahan," kata Ma'ruf saat pembukaan Festival Tajug 2019 di Cirebon, Jawa Barat, 22 November yang lalu.

Bahkan Kyai asal Banten itu mengatakan perlunya pendataan terhadap masjid yang berpotensi terpapar narasi kebencian.

CNN Indonesia [Ma'ruf Minta Polisi Awasi Masjid Penyebar Kebencian]

Kita semua bisa nilai bahwa ucapan Maruf Amin merupakan instruksi kepada pihak Kepolisian. Akibatnya Polri terpaksa mengerahkan aparat ke masjid untuk meindaklanjuti perintah itu.

Mabes Polri akhirnya menerjunkan personel Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) guna mengawasi masjid-masjid yang dakwahnya mengandung narasi kebencian. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono mengatakan para Bhabinkamtibmas itu akan berkoordinasi dengan personel bintara pembina desa (babinsa) dari TNI. "Tentunya kita mulai dari bawah, polisi punya bhabin kita koordinasi dengan TNI yang punya babinsa, lalu ada pak lurah dan pak kades. Di tingkat bawah ini yang kita sentuh jadi deradikalisasi," tutur Argo di Mabes Polri, Selasa 26 November.

CNN Indonesia [Polri Sebar Aparat Awasi Narasi Kebencian di Masjid]

Sudah bisa ditebak, tindakan itu menuai protes dari berbagai pihak. Seperti dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Ketua YLBHI Asfinawati menilai definisi kebencian terlalu luas sehingga tindakan pengawasan terhadap masjid justru berbahaya karena dapat melanggar kebebasan berpendapat orang. "Kritik jelas bukan ujaran kebencian," tukasnya pada 28 November 2019.

Sindonews [Respons YLBHI Terkait Polisi Awasi Dakwah dalam Masjid]

Begitu juga dengan Muhammadiyah turut menanggapi isu pengawasan masjid oleh Kepolisian.  "Apakah Indonesia dalam keadaan darurat radikalisme dan masjid jadi sumber radikalisme tersebut, kenapa tempat ibadah lain dan tempat-tempat publik lainnya tidak diawasi," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir pada hari Minggu 1 Desember 2019.

Ia lantas mengingatkan agar pejabat publik harus menghindari kebijakan-kebijakan yang diskriminatif. Jangan sampai pengawasan masjid justru menimbulkan masalah baru dalam kehidupan keagamaan dan kebangsaan.

Republika [Muhammadiyah Angkat Suara Soal Isu Pengawasan Masjid]

Sebagai aparat, Kepolisian hanya menjalankan komando dari atasan yakni Wapres Maruf Amin. Namun yang terjadi adalah Wapres berkelit. Hal itu disampaikan oleh Stafsus Wapres Maruf Amin, Masduki Baidlowi yang mengatakan bahwa wacana aparat mengawasi masjid adalah nasihat, bukan sebuah perintah.

Tribunnews [Bantah Ma'ruf Amin Instruksikan Polisi Awasi Masjid, Ini Penjelasan Stafsus Wapres, Masduki Baidlowi]

Aneh sekali, bukankah dalam pemberitaan sebelumnya, Maruf Amin sudah secara gamblang dan spesifik memberikan instruksi? Bukankah ia telah memberikan instruksi pada Kepolisian, Pemda, hingga meminta perlunya pendataan terhadap masjid yang terpapar narasi kebencian?

Saat Rapat Koordinasi Nasional Komisi Dakwah MUI di Grand Sahid Jaya, Jakarta, 2 Desember, Kyai Maruf menilai tidak perlu ada polisi-polisi sampai harus mengawasi di dalam masjid. Hal ini ia sampaikan untuk meluruskan pernyataannya sebelumnya soal pengawasan masjid-masjid yang digunakan pihak-pihak untuk menebar kebencian.

Ia mengatakan pengawasan terhadap masjid adalah berupa pemberitahuan dan pembinaan pada masjid-masjid agar materi dakwah yang disampaikan tidak mengggunakan narasi kebencian dan permusuhan.

Republika [Wapres Sebut tak Perlu Ada Polisi Awasi di Dalam Masjid.]

Tiba-tiba pada hari Selasa 3 Desember 2019 terjadi ledakan di dalam area Monas, Jakarta Pusat yang menimbulkan korban 2 anggota TNI. Namun ledakan tersebut bukan dari aksi bom bunuh diri maupun ledakan ponsel, melainkan dari granat asap.

Tribunnews [BREAKING NEWS Ledakan di Monas, 2 Anggota TNI Jadi Korban, 1 Luka Berat 1 Luka Ringan]

Insiden bom Monas terjadi sehari setelah Reuni 212, sehingga ada potensi Polri terjebak situasi harus mengusut bom Monas dengan menyusup ke masjid-masjid. Namun Polri akan dituduh sendirian dengan narasi anti Islam, karena Sang Wapres sudah cuci tangan membantah instruksi kepada Kepolisian untuk mengawasi masjid-masjid.

Untung saja pihak Kapolda Metro Jaya mengatakan bahwa ledakan bom di monas bukan serangan teroris melainkan dari granat asap. Hingga kini, penyelidikan masih berlanjut.

Detik [Prabowo Pantau Investigasi Ledakan Granat di Monas]

Pernyataan kepolisian bahwa penyebab ledakan adalah granat asap secara otomatis telah menggagalkan skenario Maruf Amin untuk menjerumuskan Polri sebagai pihak yang Anti Islam.