Jakarta - Partai Gerindra melalui akun Twitter-nya tidak setuju dengan penolakan Kejaksaan Agung terhadap calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan orientasi seksual LGBT. Meski demikian, Gerindra menegaskan partainya tidak pernah mendukung LGBT.

"Yang terhormat @KejaksaanRI, kami tidak setuju dengan keputusan penolakan Kejaksaan Agung terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan orientasi seksual LGBT. #SuaraGerindra," kata Gerindra melalui akun Twitter resminya, Kamis (28/11/2019).

Gerindra menegaskan setiap warga negara punya hak yang sama, termasuk LGBT. Pihaknya mengatakan LGBT tetap tidak boleh menunjukkan orientasinya tersebut.

"Kaum LGBT tetap berhak mendapatkan semua haknya sebagai warga negara. Satu-satunya hak yang tidak mereka peroleh adalah hak untuk mengekspose dan mengembangkan perilakunya bersama dan kepada masyarakat umum. #SuaraGerindra @KejaksaanRI," jelas Gerindra.



Lebih lanjut, Gerindra mengatakan penolakan terhadap kaum LGBT bertentangan dengan Pancasila. Penolakan tersebut, dinilai Gerindra, tidak sesuai dengan sila pertama dan kedua.

"Penolakan yang dilakukan terhadap kaum LGBT sebagi CPNS oleh @KejaksaanRI sangat tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai Pancasila khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. #SuaraGerindra," jelasnya.

Gerindra meminta Kejaksaan Agung seharusnya lebih bisa memahami hal itu. "@KejaksaanRI sebagai salah satu lembaga hukum seharusnya sangat memahami dasar hukum terhadap masalah penolakan LGBT menjadi CPNS ini. #SuaraGerindra," tutur Gerindra.

Anggota Fraksi Gerindra Andre Rosiade menegaskan pernyataan tersebut bukan berarti partainya mendukung LGBT. Dia mengatakan jati diri Gerindra ada di Bab II Pasal 7 yang mengatur AD/ART Gerindra yang menyatakan jati diri partai adalah kebangsaan, kerakyatan, religius, dan keadilan sosial.

"Gerindra tidak mungkin mendukung LGBT," ucap Andre.

Kejaksaan Agung RI telah menjelaskan soal larangan peserta CPNS transgender hingga bertato. Kejagung menyebut ingin pegawai yang normal dan wajar.

"Artinya kita kan pengin yang normal-normallah, wajar-wajar saja," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Mukri, kepada wartawan di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (21/11) (fdu/imk)

https://m.detik.com/news/berita/d-48...indra?single=1