Pemerintah, lanjutnya, ingin menyengsarakan para guru honorer dengan menggantung nasibnya.

Kemudian, dengan sendirinya para guru honorer ini mengundurkan diri dan mencari pekerjaan lain di luar pembiayaan pemerintah.

"Jika pemerintah ingin menyelesaikan masalah guru honorer khususnya K2 tentunya tidak akan sulit. Cukup dibuat payung hukumnya dengan jalur khusus. Dan tentunya pemerintah sementara waktu meniadakan perekrutan CPNS jalur umum. Keadilan dan keberpihakan pemerintah yang belum ada buat honorer khususnya K2," bebernya.

Sementara itu, Sunandar, guru honorer K2 asal Pati menilai, pergantian menteri pendidikan dan kebudayaan silih berganti, tetapi tidak ada yang punya hati nurani.

"Mulai dari Anies Baswedan sampai sekarang Nadiem Makarim hanya menebar harapan palsu. Mereka belenggu kami dengan harapan indah agar tetap bertahan meski digaji sangat rendah," tandas Sunandar. (esy/jpnn)