Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan Indra Siregar mengatakan, semua pengelolaan dan pengawasan parkir berada di tangan Dinas Perhubungan.

Dishub, katanya, tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun di luar Dinas Perhubungan.

"Di Kota Medan pengawas parkir semua unsurnya adalah pegawai Dishub Kota Medan.

Juru parkir (jukir) berada di luar (Dishub), tetapi tetap memiliki identitas bedasarkan Peraturan Daerah (Perda) No 9. Jukir diberikan kartu oleh kepala dinas," ujarnya.

Ia melanjutkan, wilayah parkir adalah pengawasan langsung oleh Dishub.

Soal parkir menjadi sorotan publik setelah Front Betawi Rempug (FBR) bersama sejumlah ormas gabungan menuntut pengelolaan parkir di sejumlah minimarket di Kota Bekasi, Jawa Barat.

Pada pemberitaan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta jajaran pemerintah daerah untuk menindak tegas premanisme di lahan parkir.

Ia meminta para kepala daerah bekerja sama dengan penegak hukum untuk menangani organisasi masyarakat yang melakukan pungutan liar berkedok tarif parkir.

"Ada unsur pemerintah memberi mandat kepada organisasi. Kita tidak ada dan tidak pernah ada.

Artinya melabelkan organisasi di dalam memberi mandat itu tidak ada.

Pengawasan murni langsung dari Dishub Kota Medan," katanya.

Jukir, ditegaskannya, adalah orang-orang yang ditunjuk dan dilegalkan secara adminisrasi oleh Dinas Perhubungan.

Kebanyakan dari jukir adalah penduduk setempat.

"Tidak pernah kita memberikan mandat penguasaan lahan parkir kepada organisasi.

Semuanya oleh Dishub.

Kalau pungutan liar (pungli) yang bersifat pidana umum, bukan ke ranah kita melainkan kepada aparat penegak hukum," terangnya.

Ia melanjutkan, seperti pemungutan parkir tanpa identitas lengkap dan setelah koordinasi Dishub tidak ada mengeluarkan surat perintah, itu dianggap ilegal.

"Kami juga sudah mengeluarkan surat kepada Polresta karena begitu banyaknya pengaduan masyarakat di media massa dan media sosial, berkaitan dengan pungutan parkir yang tidak sesuai dengan karcis," katanya.

Jika sudah ilegal tanpa identitas dan bukti parkir, hal ini sudah pada pidana umum.

Kecuali ada atribut lengkap dan memaksakan orang membayar, hal ini bisa ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan.

"Secara keseluruhan penataannya seperti itu.

Kami yang mengelola. Kalau tindakan dia (jukir) melanggar hukum karena identitasnya ada dan legal, silakan laporkan dan akan kita sikapi," katanya.

Menyikapi apa yang diimbaukan oleh Mendagri, Indra mengatakan sebelum kejadian ini mereka sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak dan membentuk tim.

Tim yang ada melakukan penertiban parkir di atas trotoar.

Dishub bergerak bersama Satpol PP, Polres, Satlantas, Polisi Militer.

"Sampai sekarang masih berjalan.

Berkaitan dengan ini kami juga sudah menyurati kepada Polresta memohon bantuan untuk petugas yang ada di Polsek apabila menemukan orang yang tanpa identitas, silakan lakukan tindakan.

Sebelum kejadian ini kita sudah surati," katanya.

Hal ini adalah wujud koordinasi Dishub dengan SKPD yang ada.

Pagi tadi, ia juga mengungkapkan mereka telah mengadakan rapat untuk melakukan tindakan dan mengiventarisir seluruh regulasi yang ada.

"Artinya sebelum ada perintah apapun kita sikapi.

Kita sudah koordinasi dan melakukan tindakan dengan operasi rutin. Sampai sekarang masih berjalan," tuturnya. (cr17/tribun-medan.com)

https://medan.tribunnews.com/2019/11...medan?page=all
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mukapetak sumut kalau ngibul selalu percaya diri, jadi teringat temen kuliah dulu

Dulu zaman ane kuliah, asal professor yg kasih kuliah, suka diselingin pertanyaan2 ke mahasiswa, untuk tahu mahasiswa nya paham atau tidak

Dan ada satu mahasiswa mukakpetak yang selalu sigap angkat tangan dan menjawab pertanyaan professor dengan KERAS, PERCAYA DIRI,..............................................SALAH PULAK 


Kemaren sabtu libur, putera fefek kampung badur dan aur membanjiri medan kota, malak parkir dari depan rumah dinas wakapoldasu di jalan imam bonjol hingga jalan cirebon, jalan merbabu, jalan pusat pasar dan sekitarnya

Sementara putera fefek got pinggir rel kereta api memalak parkir di jalan thamrin, jalan asia, kompleks asia megamas

Semua jukir baik resmi maupun tak resmi, itu semuanya preman ormas/keluarga preman ormas, banyak l0nte kali deli kampung badur dan aur, yang temenin suami mereka malak parkir, bahkan ada yang gantiin suami mereka malak parkir, waktu sang suami ngopi

Preman Palak Kebal Hukum NKRI