TEMPO.CO, Jakarta - Staf khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga, menduga upaya Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersama (FSPPB) menolak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bergabung di perusahaan pelat merah dilatari dua faktor. Keduanya berkaitan dengan sikap transparansi Ahok dan perbedaan politik.

"Kelihatannya ada dua kendangnya. Antara takut Ahok akan mendorong transparansi atau mereka (FSPPB) membawa sikap politik ke urusan bisnis," ujar Arya saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 16 November 2019.

Arya meminta serikat pekerja perusahaan pelat merah itu bersikap profesional. Menurut dia, sebagai pegawai, semestinya pekerja menerima siapa pun pemimpinnya. Ia juga menyayangkan penolakan terhadap Ahok terjadi kala kinerjanya di perusahaan pelat merah belum diuji.

Semestinya, ujar Arya, FSPPB atau serikat pekerja BUMN mana pun memberikan kesempatan lebih dulu kepada Ahok untuk menunjukkan kemampuannya. Adapun Arya menilai selama ini Ahok memiliki karakter profesional.

"Ahok ini kita lihat sebagai sosok profesional. Tidak ada yang bisa memungkiri bahwa dia memang profesional yang memang membawa sikap transparansi," ucapnya.

Presiden FSPPB Arie Gumilar sebelumnya terang-terangan menolak Ahok menjabat sebagai bos Pertamina. Ahok dikabarkan akan menjadi calon kuat Komisaris Utama PT Pertamina Persero menggantikan Tanri Abeng pada akhir November nanti.

Dalam pesan pendek kepada Tempo, Arie menyatakan Ahok adalah tokoh yang kesohor kerap membuat kegaduhan. "Kami semua tahu bagaimana track record sikap dan prilaku yang bersangkutan, yang selalu membuat keributan dan kegaduhan di mana mana, bahkan sering kali berkata kotor," katanya, Jumat petang.

Ia khawatir karakter Ahok yang dia nilai menggebu-gebu ini akan berdampak pada organisasi Pertamina. Ia juga was-was ke depan hal ini bakal mempengaruhi distribusi energi dan pelayanan BBM kepada masyarakat.

Koran Tempo edisi Kamis, 14 November menulis Ahok disinyalir bakal menjadi calon kuat Komisaris Utama Pertamina. Dua sumber Tempo di internal Kementerian BUMN menyatakan bahwa Presien Joko Widodo sendirilah yang meminta Ahok menjabat sebagai bos BUMN. "Permintaan itu dari Presiden, bukan Erick yang mengusulkan ke Istana,” tutur sumber.

Penunjukan Ahok sebagai bos BUMN diperkuat dengan pemanggilannya ke Kementerian BUMN oleh Menteri Erick Thohir pada Rabu, 13 November lalu. Saat ditemui wartawan, bekas Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan dirinya diminta terlibat di salah satu perusahaan pelat merah.
Ahok lalu mengakui menerima tawaran tersebut. Namun, soal posisi yang akan ditempati, dia menyatakan belum tahu. "Jabatannya apa dan BUMN mana, saya tidak tahu, silakan tanya ke Pak Menteri," ucap Ahok. 

Sumber


"Kelihatannya ada dua kendangnya. Antara takut Ahok akan mendorong transparansi atau mereka (FSPPB) membawa sikap politik ke urusan bisnis," 

Ditunggu komentar para kadrun di mari