Sandiaga minta Jokowi – Prabowo mencari solusi pencekalan Rizieq Shihab? Apa urusannya Menteri Pertahanan dengan pemulangan Rizieq? Untuk apa Sandiaga ikut campur persoalan yang mungkin saja tak ia pahami?

Begitu juga dengan Maruf Amin. Bagaimanakah sebaiknya sikap Wapres Maruf Amin ketika MUI melarang pengucapan salam pembuka semua agama dan disinyalir menjadi penggerak pencekalan ritual keagamaan di Bantul? Ingat ! Dia Wakil Presiden yang harus mengayomi seluruh lapisan masyarakat. Namun ia pun menjabat sebagai Ketua MUI. Wapres dipegang, Ketum MUI tak dilepas. Manakah yang akan ia bela? Sikap intoleransi MUI atau mengambil sikap sebagai Wapres?

Ya udah kita lanjutkan saja ke pembahasannya.

Pada 12 November 2019 Sandiaga Uno berbicara mengenai polemik 'pencekalan' Rizieq Syihab. Sandiaga berharap dengan bersatunya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto bisa mencari solusi pemulangan Rizieq. "Ini jangan menjadi satu topik yang terus memecah belah kita. Kita duduk, cari solusi. Pak Prabowo dan Pak Jokowi kan sudah dalam satu kesatuan sekarang, mungkin bisa cari solusinya," kata Sandiaga.

Detik[Soal 'Pencekalan' Habib Rizieq, Sandiaga Harap Jokowi-Prabowo Cari Solusinya]

Mengapa Sandiaga menginginkan Jokowi dan Prabowo menuntaskan persoalan Rizieq? Padahal, pengacara Rizieq Shihab, Sugito Atmo Pawiro mengatakan surat pencekalan Rizieq dikeluarkan penyidik umum Kantor intelijen Arab Saudi. "Jadi begini, kalau saya lihat kalau dibaca (suratnya), perihal siapa yang ajukan permohonan cekal? Itu kan atas permintaan penyidik umum Kantor Intelijen Arab Saudi dengan alasan keamanan," ujar Sugito pada tanggal 13 November.

Artinya yang mengeluarkan surat pencekalan Rizieq bukan lah Pemerintah Indonesia. Berarti sesuai dengan apa yang dikatakan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Ronny Sompie yang menegaskan bahwa pihaknya hingga saat ini belum pernah menerbitkan ‘surat pencekalan’ terhadap Rizieq Shihab.

Apalagi ada peraturan pada pasal 14 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. "Tidak bisa (melakukan pencegahan/penangkalan kepada negara lain) karena sesuai pasal 14 undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, pemerintah justru harus melindungi warga negaranya. Jadi tidak boleh Indonesia menolak masuk warga negaranya (untuk) kembali ke Indonesia," ujar Ronny 12 November lalu.

Tribunnews [Pengacara Rizieq Shihab Akui Surat Pencekalan Bukan Dikeluarkan Pemerintah Indonesia]

Pemerintah bahkan sudah diberikan Salinan surat pencekalan itu dan hasilnya pun bisa ditebak. Apakah masuk logika ketika Rizieq dicekal pemerintah Arab Saudi tapi yang disalahkan Pemerintah RI? Menkopolhukam Mahfud MD bahkan heran mengapa Rizieq mengklaim pemerintah Indonesia yang melakukan pencekalan. Tentunya hal itu menjadi urusan Rizieq dengan Arab Saudi, pemerintah hanya bisa membantu, bukan pemerintah yang justru disalahkan untuk memulangkannya bukan?

Kompas [Mahfud Terima Surat dari Pengacara Rizieq, Isinya Rizieq Dilarang Keluar dari Arab Saudi]

Lagipula jika Rizieq kesulitan untuk pulang, bukankah yang bersangkutan bisa saja meminta baik-baik kepada Kementerian Luar Negeri agar pemerintah memulangkannya. Kalau niatnya minta bantuan, Rizieq harus melakukannya dengan cara baik-baik, supaya tidak terus menerus bergulir stigma bahwa Pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap Ulama.

Seperti tulisan penulis sebelumnya, Rizieq sepertinya memanfaatkan momen Reuni 212 agar ia bisa pulang ke Indonesia. Ia menyalahkan pemerintah sehingga rakyat terutama Blok Islam 212 terhasut, dan apabila ia tidak jadi pulang maka narasi kriminalisasi ulama akan bertebaran. Rizieq akan menjadi martir yang dielu-elukan.

Sandiaga Uno adalah salah satu dari orang yang terjerat narasi itu. Dia tidak menyadari bahwa telah masuk ke dalam pemikiran bahwa Prabowo dan pemerintah harus ikut campur memulangkan Rizieq. Harus diingat, bukan tugas Menhan memulangkan Rizieq. Apalagi dengan fakta yang menunjukkan bahwa Rizieq justru sedang menjalankan agenda mengkambing-hitamkan Pemerintah RI.

Sebagai Menhan, Prabowo harus memberi batas pada Sandiaga, Rizieq dan Blok Islam 212 bahwa ia kini bekerja demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Bukan demi kepentingan Rizieq, terlebih lagi dengan adanya narasi menyalahkan pemerintah Indonesia dan menjadikan Rizieq sebagai martir.

Batasan yang jelas itu tak hanya berlaku pada Menhan Prabowo dan Sandiaga Uno. Batasan itu juga berlaku pada Wapres Maruf Amin. Wapres yang menjabat pula menjadi Ketua Umum MUI.

Baru-baru ini MUI Jatim mengimbau agar para pejabat tidak menyebutkan salam semua agama saat berpidato. Imbauan MUI Jatim itu tertuang dalam surat bernomor 110/MUI/JTM/2019 yang diteken Ketua MUI Jatim KH Abdusshomad Buchori. Dalam surat tersebut terdapat poin yang menyerukan kepada para pejabat untuk menggunakan salam sesuai ajaran agama masing-masing.

MUI Pusat menyetujuinya dan mengimbau agar masyarakat dan pejabat muslim tidak mengucapkan salam pembuka semua agama sesuai dengan ketentuan Al Quran dan hadis. Fatwa itu dinilai tidak mengandung intoleransi. "Kita tidak boleh memaksakan kepercayaan dan keyakinan suatu agama serta cara beribadah dan mengucapkan salam yg ada dalam suatu agama kepada pengikut agama lain," kata Sekretaris Jenderal MUI pusat, Anwar Abbas di Jakarta, Senin 11 November 2019.

Tempo [MUI Pusat Setuju Umat Islam Tak Sampaikan Salam Semua Agama]

Lalu ada pula protes ritual agama Hindu dan Buddha di Bantul. Bisa jadi protes ini muncul berkaitan dengan timbulnya sikap intoleransi dari MUI.

Di sinilah Maruf Amin harus memberi batas. Apakah ia akan mengikuti rekomendasi MUI untuk menolak salam pembuka pada semua agama atau dia justru akan tetap pada pendiriannya mengayomi seluruh rakyat Indonesia sebagai Wapres RI. Tentunya apabila dia memilih yang terakhir, maka jabatan Ketua MUI tidak sepantasnya ia pegang bukan?

Oleh karena itu, agar dapat bekerja dengan baik demi masa depan Indonesia, Jokowi-Prabowo perlu bersinergi melawan ketidaktahuan Sandiaga serta dualisme Maruf Amin.