Jakarta - Terkait dengan tertahannya Habib Rizieq Syihab di Arab Saudi, sekalipun visanya sudah habis, KBRI menyatakan Arab Saudi melarang sejumlah hal dilakukan warga asing termasuk ujaran kebencian. Gerindra menyatakan tak ada ujaran kebencian yang dilakukan Habib Rizieq.

"Kami sedang mencari tahu masalah yang sebenarnya seperti apa. Persoalannya seperti apa. Sehingga nanti nggak ada salah respon, salah tanggapan," ujar Ketua DPP Gerindra Habiburokhman saat dihubungi detikcom, Jumat (28/9/2018).

Habiburokhman juga menyayangkan keterangan tertulis yang disampaikan Dubes RI untuk Saudi Agus Maftuh Abegebriel. Menurutnya, apa yang disampaikan Agus tidak menjawab alasan pencegahan Habib Rizieq keluar dari Arab Saudi.

"Kalau dibaca siaran pers KBRI itu kan bukan menceritakan bahwa Habib Rizieq, hanya menyampaikan KBRI tidak mengintervensi, dari Menlu, ka-BIN, Kapolri dan lain sebagainya. Secara umum menolak isu yang beredar itu kan. Cuma soal hukum apakah benar Habib Rizieq dicegah, apakah benar Habib Rizieq mendapat persoalan hukum dari pemerintah Arab Saudi itu baru katanya-katanya," tuturnya.

Menurut Habiburokhman apa yang disampaikan Agus melalui keterangan tertulisnya juga tidak memberikan penjelasan, apakah Habib Rizieq melakukan pelanggaran hukum, khususnya dalam MoU antara Indonesia dan Arab Saudi seperti yang dijelaskan. Lagipula, menurutnya, tak ada satu pun dari ketentuan di MoU itu dilanggar oleh Habib Rizieq.

Habiburokhman juga menepis jika aturan itu kemudian dikaitkan pertemuan Habib Rizieq dengan capres sekaligus Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Sebab, pertemuan itu dilakukan hanya oleh segelintir orang.

"Misal ketemu Pak Prabowo itu kan hanya kumpulan beberapa orang bukan kumpulan massa. Kayak misalnya kita di Arab, ketemu teman yang di sana nggak ada masalah dan banyak sekali teman-teman indonesia yang melakukan itu," kata Habiburokhman.

"Soal medsos dan sebagainya, nya tidak satu kata pun HRS menyebarkan ujaran kebencian. Coba mana tunjukkan. Apalagi hasutan. Coba tunjukkan. Tidak terbukti apa yang dituduhkan pada beliau, pada Habib Rizieq kan selama ini SP3. Beliau dakwah menyampaikan hal-hal yang baik, yang nggak melanggar hukum. Nggak ada," sambungnya.

Dengan demikian, Habiburokhman menilai tak seharusnya Habib Rizieq Dicegah keluar dari Arab Saudi. Apalagi, diyakininya tak ada persoalan hukum yang menjerat Habib Rizieq.

"Sehingga saya yakin secara normatif harusnya nggak ada permasalahan hukum bagi Habib Rizieq baik dari versi pemerintah Indonesia maupun Arab. Kita akan mencari kebenaran informasi soal ini," kata Habiburokhman.

Diberitakan sebelumnya, KBRI Riyadh menyatakan izin tinggal Habib Rizieq Syihab di Arab Saudi sudah habis sejak Juli lalu. Untuk memperpanjang masa visa, Habib Rizieq diharuskan keluar dari Kerajaan Arab Saudi untuk mengurus administrasi.

Lalu, mengapa Rizieq tidak dideportasi? KBRI memberikan gambaran persoalan mengenai pelanggaran aturan di Arab Saudi.

"Pendeportasian tidak bisa dilaksanakan dengan serta-merta jika pelanggar imigrasi masih terkait dengan permasalahan hukum di KAS, misalnya mulai pelanggaran ringan seperti denda lalu lintas sampai dengan pelanggaran berat seperti perampokan, pembunuhan, kejahatan perbankan, penghasutan, ujaran kebencian, terorisme, dan lain-lain. Untuk pelanggaran berat, maka proses deportasi menunggu setelah selesai menjalani hukuman di KAS," ujar Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Mafthuh Abegebriel dalam keterangannya, Jumat (28/9/2018). Keterangan pers Agus dalam konteks mengenai posisi Habib Rizieq di Arab Saudi. (mae/fjp)

https://m.detik.com/news/berita/d-4233144/gerindra-habib-rizieq-tak-lakukan-ujaran-kebencian-di-saudi

2019gp d kibarkan pada saat ibadah haji d negeri Arab.. Padahal Arab Saudi kerajaan bukan presidential.. Btw Klo politik suatu negara masuk ke negara orang.. Pasti negara orang jg bakal risih.. Karena hubungan antara kedua negara bisa crash..