Panggil Menteri, Jokowi Mau Pengangguran 'Digaji' Tahun Depan

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang ini menggelar rapat terbatas (ratas) dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju. Rapat membahas mengenai program Kartu Pra-Kerja di Kantor Presiden, Jakarta Pusat.

Saat membuka rapat, Jokowi meminta program tersebut bisa diimplementasikan mulai tahun depan. Mereka yang belum mendapatkan pekerjaan alias pengangguran bisa merasakan manfaat dari program ini.

"Terkait dengan reformasi sistem, saya meminta Kartu Pra-Kerja segera diimplementasikan tahun depan" kata Jokowi, Selasa (12/11/2019).

Ada dua fokus yang disampaikan oleh Jokowi. Yang pertama adalah mempersiapkan angkatan kerja yang sesuai kebutuhan dunia usaha.

"Pertama, mempersiapkan angkatan kerja baru agar bisa diserap dengan kebutuhan di dunia kerja atau bahkan kalau bisa menciptakan lapangan kerja baru sebagai entrepreneur," jelasnya.

Yang kedua, lanjut Jokowi adalah peningkatan keterampilan angkatan kerja eksisting agar semakin produktif dan berdaya. Apalagi mayoritas tenaga kerja Indonesia adalah lulusan sekolah menengah pertama (SMP) ke bawah.

"Supaya menjadi catatan kita semuanya, 58% tenaga kerja kita itu lulusan SMP ke bawah. Karena itu reformasi harus dimulai dari hulunya yaitu pembenahan dalam sistem pelatihan dan vokasi," ujar Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Berkaitan dengan hal di atas, Jokowi juga meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bisa menciptakan pendidikan yang nyambung dengan kebutuhan dunia kerja.

"Itu urusan Mendikbud yang kita harapkan disambungkan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri," tambahnya.
sumber

=================

Berita Pendukung

Dear Pengangguran, Begini Cara Dapat 'Gaji' Rp 500 Ribu/Bulan



Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merealisasikan janjinya memberikan gaji kepada pengangguran. Gaji yang akan diberikan berkisar Rp 300-500 ribu per bulan.

Namun ada berbagai syarat bagi pengangguran yang bisa menerima gaji. Salah satu syarat utama yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 18 tahun yang tak memiliki pekerjaan atau menganggur. Hal itu pernah disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri beberapa waktu yang lalu

Adapun persyaratan lainnya yang wajib dipenuhi penerima manfaat Kartu Pra Kerja yakni sudah lulus SMA/SMK, atau lulus perguruan tinggi. Selain itu, penerima manfaat Kartu Pra Kerja tidak sedang menjalani pendidikan formal.



Setelah itu, cara yang harus ditempuh masyarakat untuk memperoleh Kartu Pra Kerja yakni mendaftar pada aplikasi yang disediakan oleh pemerintah.

Nantinya, para peserta akan mengisi biodata diri, minat keterampilan, hingga menjawab beberapa pertanyaan yang akan diseleksi oleh project management officer (PMO).
sumber

☆☆☆☆☆☆☆

Sekedar penjelasan.
Pemerintah mentargetkan dapat menjangkau 2 juta orang yang mendapat fasilitas ini. Entah kedepannya akan diperbanyak atau tidak, mungkin akan dilihat dari tingkat keberhasilan program ini.

Setiap orang akan mendapat subsidi ini selama 3 bulan. Hanya 3 bulan. Karena program ini sifatnya hanya sebagai pendukung, bukan permanen.

Kita harus mengakui, bagi sebagian orang, uang sebesar 300ribu sampai 500ribu hanyalah uang kecil yang bisa habis hanya untuk jajan dengan pacar atau kawan dalam sekali jalan. Tapi bagi sebagian orang, uang sebesar itu sangat berarti bagi mereka, apalagi para lulusan baru yang mungkin taraf kehidupan keluarganya tidak begitu mapan tingkat ekonominya. Jadi uang sebesar itu bisa dipergunakan untuk biaya mencari kerja, entah untuk transport atau untuk menyiapkan berkas-berkas lamaran kerja.

Jika orang yang menerima program ini benar-benar bisa memanfaatkan subsidi dari pemerintah ini, maka dia bisa mensiasatinya dengan tidak boros. Lain halnya bagi mereka yang menganggap hal ini rejeki nomplok, maka jangan harap setelah 3 bulan dia masih punya sedikit simpanan untuk sekedar ongkos mencari kerja.

Yang perlu digarisbawahi, karena program ini tidak membatasi usia, maka program ini sangat rentan dikadali! Dimana hal itu bermula? Dari lingkungan RT. Dari sana biasanya kolusi dan sifat koruptif dimulai. Ingat, dimana ada uang gratis, disana banyak tikus yang siap menggerogoti. Dengan alasan keluarga, kesukuan, maka hal itu dianggap lumrah. Dari sana berlanjut ke RW, dan semua bermuara ke Kelurahan.

Jangan heran jika nanti dalam sebuah RT, justru banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang menerima, bukannya malah anak muda yang baru lulus sekolah atau masih menganggur. Dan dari uang sebesar itu, masih saja dikutip uang administrasi.

Dan jangan kaget jika nantinya kita menemukan dari sebuah RT tiba-tiba data tingkat penganggurannya melonjak drastis. Dan pada akhirnya apapun programnya, semuanya akan berakhir sia-sia, karena diterima oleh mereka yang bukan pihak-pihak yang dimaksud oleh pemerintah.

Kejahatan itu bisa dimulai dari lingkup yang terkecil. Mereka bisa karena terbiasa.