Wacana pemilihan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ramai mendapatkan sorotan publik. Apalagi setelah ada rencana Presiden Joko Widodo akan menunjuk langsung posisi Dewas tersebut.

Sejumlah pihak pun langsung bereaksi. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Agung Nugroho, mengkritik Presiden Jokowi yang akan membuat diskresi demi menunjuk Antasari Azhar menjadi anggota Dewan Pengawas KPK.

Menurutnya, diskresi saat ini tidak diperlukan karena tidak sedang dalam kondisi yang genting.

Sebenarnya, hingga saat ini, wacana tersebut belum akan direalisasikan oleh Presiden Jokowi. Tetapi sebagian pihak terlalu reaksioner dengan adanya isu yang belum jelas tersebut.

Menurut Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, pembentukan Dewan Pengawas KPK masih pada tahap menerima masukan dan pertimbangan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, adanya isu penunjukkan beberapa nama tokoh sebagai Dewan Pengawas jangan dijadikan bahan untuk memprovokasi atau mengeluarkan pernyataan yang bisa memunculkan gejolak di masyarakat.

Toh, kalaupun Presiden Jokowi akan menunjuk Dewan Pengawas KPK secara langsung, hal tersebut pasti akan dilakukan dengan tetap berpatokan pada beberapa kriteria untuk menjadi Dewan Pengawas. Bukan seenaknya sendiri.

Yang jelas, Presiden Jokowi pasti akan menaati UU KPK dalam memilih Dewan Pengawas.

Kita perlu menanamkan pikiran positif untuk pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, jangan dibawa curiga terus. Lebih baik kita berbaik sangka dengan mengedepankan akal sehat.

Jika kebijakannya tidak tepat baru dikritik. Prinsipnya, jangan mendahului kenyataan. Kebijakannya belum ada, tetapi kita sudah mengeluarkan pernyataan yang menyesatkan publik. Itu tentu saja tidak tepat.