Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai tampil menggebrak dalam debutnya di panggung politik ibu kota Republik Indonesia, DKI Jakarta.

Lewat perwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, William Aditya Sarana, PSI mempertanyakan rencana penggunaan anggaran sebesar Rp82,8 miliar Pemprov DKI Jakarta lewat Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 untuk membeli lem aibon.

Anies awalnya merespons santai gebrakan PSI itu. Dia menyerahkan kepada publik agar menilai dan mengaku tidak khawatir dengan komentar yang disampaikan oleh masyarakat di media sosial.

"Memang parpol, anggota DPRD punya hak untuk bicara dan publik bisa menilai. Apakah dia bicara menyelesaikan masalah, memperumit masalah atau hanya aktualisasi diri," tutur Anies saat diwawancarai CNNIndonesia TV, Jumat (1/11).

Namun, Anies ternyata tak hanya mendiamkan kritik yang awalnya dilempar oleh PSI tersebut. Ia pun membuat tim ad hoc untuk menelisik oknum pegawai yang melakukan pemasukan data (data entry) anggaran yang ganjil.  Tim tersebut diamanatkan lewat Keputusan Gubernur Nomor 128 Tahun 2019, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

Bukan cuma Anies, anggota DPRD dari fraksi lain merasa keberatan dengan manuver PSI tersebut. Pada 31 Oktober lalu, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Inggard Joshua menegur William agar menjaga tata krama dan marwah dewan.

"Khususnya pada saudara William, William ini kan baru, saya berharap bukannya enggak boleh ngomong di koran atau di tv. Boleh aja. Tapi harus jaga tata krama itu kan baru KUA-PPAS yang baru disampaikan oleh eksekutif kepada legislatif," ujar Inggard dalam rapat anggaran Komisi A di DPRD DKI Jakarta, Kamis (31/10).

Belakangan, gebrakan PSI dan Wiliam itu berbuah pengaduan ke Badan Kehormatan DPRD Jakarta. Pada Senin (4/11), seorang warga bernama Sugiyanto melaporkan William ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Jakarta. Sugiyanto menyebut William melanggar Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta. Sugiyanto mempersoalkan unggahan William mengenai anggaran lem aibon Rp82,8 miliar, pulpen Rp123,9 miliar yang menimbulkan kegaduhan usai diekspos pada jumpa pers dan media sosial.

Menyikapi langkah PSI tersebut, Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai itu merupakan hal karena merupakan tugas seorang anggota perwakilan di lembaga legislatif untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah atau eksekutif. Menurutnya, PSI juga telah membuka mata publik untuk mengetahui pengelolaan anggaran yang tidak wajar karena menggunakan data valid yang merupakan KUA-PPAS DKI Jakarta 2020.

"Tugas DPRD itu mengawasi tugas salah satu partner-nya yaitu gubernur. Jadi kalau ada kejanggalan, di-publish itu ke publik supaya tahu," kata Adi saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Kamis (7/11).

Di satu sisi, Adi pun melihat gebrakan PSI itu sebagai hal yang wajar bila dianggap sebagai bagian dari upaya mencari panggung politik. Menurutnya selama informasi yang diungkap ke publik berdasarkan data dan fakta yang valid, maka sah-sah saja bila PSI ingin mencari panggung politik untuk mengkritisi kinerja Anies.

"Cari panggung enggak masalah," ujar Adi

Adi menilai Anies dan parpol lain di DPRD DKI Jakarta seharusnya bisa merespons beragam kritik PSI dengan baik. Dia berpendapat, pernyataan-pernyataan yang meremehkan berbagai sikap kritis PSI seharusnya tidak ditunjukkan Anies atau parpol lain dengan kinerja pula.

"Jangan direspons bilang tidak beretika. Politisi itu dasarnya cari panggung, jadi tanggapi saja dengan pembuktiannya,karena suka tidak suka apa yang diungkap PSI itu benar adanya," ucap Adi.

Bagi Adi, seharusnya gebrakan tersebut pun menjadi modal bagi parpol yang dipimpin Grace Natalie itu untuk tampil di panggung Pilkada DKI Jakarta pada 2024. Menurutnya, PSI akan memiliki modal dan citra diri yang luar biasa bila terus tampil konsisten dengan sikap kritis di DPRD DKI Jakarta.

"Ini modal besar yang dibangun, PSI bisa mendapatkan citra baik kalau konsisten terus dapat feed back baik kalau kritis, tapi jangan tebang pilih," kata Adi.

Terpisah, Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo menilai pula gebrakan PSI tak lepas dari upaya menaikkan popularitasnya di mata masyarakat.

"Ada tendensi demikian, karena siapa populer akan dapat vote lebih banyak," ujar pria yang juga pengajar ilmu komunikasi di Universitas Padjadjaran tersebut.

Namun, Kunto memberikan catatan agar PSI terutama para kader di DPRD untuk melancarkan kritik demi kritiknya secara masuk akal dan rasional agar terus mendapat dukungan rakyat.

"Selama kritiknya make sense dan rasional harus ditampung, saya dukung yang dilakukan PSI memberikan awareness anggaran belanja harus dikritisi. Jangan lihat siapa yang kritik tapi esensi kritiknya," ujar Kunto.