Jakarta - Belum lama ini khalayak dihebohkan dengan informasi adanya desa fiktif alias 'hantu' yang sengaja dibentuk demi mendapatkan aliran uang program dana desa yang mulai dilaksanakan Pemerintah sejak tahun 2015.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang pertama kali mengungkapkan hal tersebut kepada publik. Dia menceritakan langsung kepada anggota baru Komisi XI DPR pada saat evaluasi kinerja APBN 2019 dan rencana kerja APBN 2020.

Namun, sebelum adanya informasi desa 'hantu' penyedot dana desa. Fenomena 'hantu' di perekonomian Indonesia juga sering terjadi beberapa kali. Berikut catatan detikcom:


1. Rumah 'Hantu' di Proyek Bandara Kertajati



Keberadaan rumah tak berpenghuni alias 'hantu' ini bermunculan pada saat proses pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Kertajati masih dalam proses pembebasan lahan yaitu pada Desember 2017.

'Rumah hantu' ini bukanlah rumah berhantu. Melainkan rumah yang tiba-tiba ada, dibangun warga dan memiliki konstruksi bangunan yang rapuh. Hal tersebut biasanya sengaja dibuat oleh warga yang terkena dampak proyek pembangunan. Biasanya juga, rumah itu tidak ditinggali.

Hal tersebut dilakukan, sebagai salah satu cara untuk mendapat kompensasi lebih atas alih fungsi hunian.

Pada saat itu, Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas Ekaputra mengatakan, sejauh ini, proses pembebasan lahan tidak menemui kendala yang berarti. Hanya 'rumah hantu' itulah yang menjadi persoalan.

"Ada yang mempertanyakan tentang rumah, terutama rumah hantu. Itu kan didirikan baru-baru aja," kata Virda ditemui usai menghadiri Rapim di Gedung Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2017).


2. 'Hantu' Pada Rapat Pemerintah dengan DPR



Berdasarkan catatan detikcom, kejadian tersebut terjadi pada tahun 2017 dan 2018. Kebanyakan terjadinya pada saat rapat kerja (Raker) antara Pemerintah dengan DPR yang membahas perekonomian Indonesia.

Sebagai contoh, pada 11 Oktober 2017 di mana Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan PT Jasa Marga Tbk (Persero) dan perbankan. Rapat membahas diberlakukannya pembayaran non tunai alias e-Toll serta dampak yang ditimbulkannya.

Rapat juga sekaligus membahas kesiapan elektronifikasi pembayaran di jalan tol. Dari pantauan detikcom, banyak 'hantu' dalam rapat tersebut.

Maksudnya banyak kursi kosong anggota DPR karena yang hadir hanya 9 orang dalam rapat tersebut. Padahal, dalam absensi rapat tercantum 22 tanda tangan anggota dari total 49 anggota Komisi VI DPR RI.

Selanjutnya, pada 24 Januari 2018 mengenai Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR RI terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I-2017 dan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2017.

Dari 50 anggota Komisi V DPR RI hanya 24 orang yang tercatat ikut tanda tangan daftar absen raker bersama Kemenhub.

Namun, nyatanya dari total 24 absen yang ditandatangani, di dalam ruangan hanya terdapat 19 orang anggota Komisi V DPR yang ikut dalam rapat. Lima anggota Komisi V yang tanda tangan tidak terlihat wujudnya, seperti hantu.

Dari pantauan detikcom, kursi anggota komisi tampak kosong. Hanya beberapa orang anggota yang tampak kritis mempertanyakan proyek pembangunan infrastruktur dan anggaran yang digunakan oleh Kemenhub.


3. Desa 'Hantu' Penyedot Dana Desa



Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan bahwa fenomena desa 'hantu' alias tak berpenghuni berada di salah satu Kabupaten, Provinsi Sulawesi Tenggara. Desa tersebut sengah dibentuk demi mendapatkan aliran uang program dana desa.

Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan mengatakan bahwa pembentukan desa fiktif ini sudah lama terjadi dan telah terendus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Itu isu sudah lama, tapi dikembangkan lagi, sudah pernah didiskusikan oleh KPK, di salah satu desa di Sulawesi salah satu Kabupaten ada desa fiktif," kata Nata saat dihubungi detikcom, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Nata mengungkapkan ada empat desa 'hantu' alias fiktif yang selama ini sudah menerima aliran dana desa. Pihaknya pun telah menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa saat ini banyak muncul desa 'hantu' atau desa-desa baru yang tidak berpenghuni. Desa tersebut muncul tiba-tiba demi mendapatkan alokasi anggaran program dana desa yang sudah dijalankan Pemerintah.

Hal itu diungkapkannya saat melaporkan evaluasi kinerja APBN Tahun Anggaran 2019 di ruang rapat Komisi XI dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta Selatan.

"Sekarang muncul desa-desa baru yang nggak ada penduduknya karena adanya dana desa," kata Sri Mulyani, Senin (4/11/2019).

Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp 70 triliun di tahun 2019. Indonesia memiliki 74.597 desa di 2019, di mana setiap desa mendapatkan anggaran sekitar Rp 900 juta.


Sumber: https://m.detik.com/finance/berita-e...i-ri/4/#search


Gimana caranya ya Basmi Hantu hantu ini!??