- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Ini Daftar Anggaran Puluhan Miliar Anies yang Diperdebatkan
TS
DomCobbTotem
Ini Daftar Anggaran Puluhan Miliar Anies yang Diperdebatkan
Quote:
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta masih melakukan pembahasan draf APBD 2020 di masing-masing komisi. CNN Indonesia melaporkan, pada saat pembahasan, anggota DPRD DKI Jakarta kerap menyunat anggaran yang dianggap tidak wajar.
Anggaran-anggaran yang dicoret tak melulu anggaran pengadaan barang. Sejumlah mata anggaran yang dialokasikan untuk pengkajian dan jasa konsultan juga dicoret karena dianggap terlalu besar. Berikut beberapa di antaranya.
1. Community Action Plan (CAP)
Draf APBD 2020 untuk kegiatan CAP tercatat Rp600 juta untuk satu RW. Rencananya akan ada sekitar 43 RW yang mendapat dana CAP. CAP sendiri kerap jadi solusi yang ditawarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam hal penataan kampung kumuh di ibu kota.
Ketua Komisi D Ida Mahmudah menyebut CAP adalah konsep untuk merancang sebuah kebutuhan di sebuah RW di Jakarta. Namun, biaya Rp600 per RW dianggap berlebihan.
"Ini juga sudah naik, katanya tahun lalu Rp400 juta," kata Ida di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (5/11/2019).
Setidaknya ada puluhan RW di Jakarta yang akan mendapat dana CAP. Dana itu belum termasuk dana implementasi kajian yang dianggarkan sebesar Rp10 miliar.
Menjawab anggaran CAP, Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Barat Suharyanti menyebut pelaksanaan CAP di satu RW di Jakarta membutuhkan sekitar lima tenaga ahli.
Para tenaga ahli itu terdiri dari fasilitator dan surveyor. Tugas para ahli adalah membuka diskusi dan FGD di RW masing-masing.
"Nanti mereka akan mengkaji lingkungan budaya, ekonomi dan aspek fisiknya," kata Suharyanti, kemarin.
Dalam anggaran CAP, diakui Suharyanti anggaran terbesar adalah biaya konsultan. Lima konsultan biasanya dibiayai sekitar Rp500 juta dengan masing-masing tugas di dalamnya.
"Ada tim fasilitatornya, tim survei ada, daftar estimator ada, untuk pengadaan dokumen, laporan-laporannya. Ada fasilitator, draftor, estimator, tenaga, pendukungnya , lainnya," ujar dia.
2. Usulan Anggaran Perencanaan Revitalisasi Ragunan
Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta mengusulkan anggaran Perencanaan Revitalisasi Margasatwa Ragunan sejumlah Rp55 miliar. Program ini banyak dipertanyakan saat rapat angggaran Komisi D dengan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.
Anggota Komisi D DPRD DKI Yuke Yurike mempertanyakan anggaran sebesar Rp55 miliar yang dialokasikan untuk perencanaan, dan bukan eksekusi.
Menurut Yuke, anggaran untuk perencanaan mestinya tidak perlu menghabiskan uang dengan nilai fantastis. Beda halnya jika sudah memasuki tahap pembangunan yang membutuhkan anggaran lebih membangun infrastruktur.
"Jadi kami minta ini dievaluasi. Jangan sampai segini angkanya, ini baru perencanaan," ungkap Yuke.
Yuke, merujuk penjelasan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Suzi Marsitawati kepada anggota dewan, berkata mulanya anggaran ini sekitar Rp75 miliar. Kemudian pada revisi anggaran dipangkas sebesar Rp20 miliar sehingga angka Rp55 miliar muncul dalam anggaran 2020.
Mendengar penjelasan itu, anggota dewan memutuskan memotong anggaran secara drastis. Ketua Komisi D DPRD DKI ida Mahmudah memutuskan anggaran dipotong menjadi Rp4,4 miliar.
Kemudian Komisi D juga memutuskan perubahan nama dari Revitalisasi Taman Margasatwa menjadi Studi Perencanaan Bussines Plan Taman Margasatwa.
"Kita potong anggarannya dari Rp55 miliar menjadi Rp4,4 miliar. Sepakat ya," ujar Ida dalam sidang pada Jumat lalu.
3. Anggaran Konsultan ITF Rp10 M
Komisi D DPRD DKI Jakarta juga memotong anggaran pendampingan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau Intermediate Treatment Facility (ITF).
Semula dana untuk pendampingan atau konsultan dianggarkan sebesar Rp10 miliar untuk 3 tempat di Tahun Anggaran 2020. Namun usulan anggaran tersebut mendapat penolakan dari anggota DPRD DKI salah satunya, Yuke Yurike.
Ia mengatakan bahwa anggaran tersebut cenderung pemborosan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DKI Jakarta, belum menentukan titik lokasi tersebut.
"Ini target belum jelas teknologi juga belum tahu apa yang dipakai, lokasi juga belum ada. Jadi anggarannya untuk apa," kata Yuke di DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11/2019).
"Kan sudah ada penetapan tipping fee pada ITF sebelumnya. Kenapa harus ada di pendampingan kembali. Kita kan sudah tahu angkanya," ujar dia.
Kepala UPT Bantargebang Asep Kuswanto pada pelaksanaan rapat menjelaskan bahwa di setiap titik lokasi memiliki teknologi yang berbeda. Karena itu, anggaran konsultan pun berbeda sehingga menembus Rp10 miliar.
"Kami butuh tenaga ahli, sebelumnya kami dibantu oleh anggaran Jakpro untuk menganggarkan," kata Asep.
Mendengar permohonan Andono, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakara Ida Mahmudah tetap memutuskan untuk memotong anggaran konsultan. Namun anggaran konsultan yang dipotong disesuaikan dengan anggaran pada tahun sebelumnya.
"Sudah, kita potong jadi Rp6 Miliar mengikuti yang sebelumnya, karena kalau Rp10 miliar kebanyakan itu," tutup dia.
Draf anggaran DKI tahun 2020 bukan merupakan anggaran final. Anggaran yang dibahas hari ini masih akan dibawa dalam rapat badan anggaran besar dan ditandatangani di Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS).
https://www.cnbcindonesia.com/news/2...diperdebatkan
listnya ya:
aibon, bolpen, konsultan pemukiman kumuh,influencer, bangun JPO jg berkebihan
patung bambu dll, emg main anggaran kykny buat 2024 si wan aibon gabener pribumi tukang ngelem
4iinch dan 6 lainnya memberi reputasi
7
2.1K
Kutip
27
Balasan
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan