Jakarta, Beritasatu.com – Hari ini, pembahasan anggaran yang tersusun dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 masih terus berjalan.

Seperti yang dilakukan Komisi D DPRD bersama dengan mitra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di ruang rapat Komsi D gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Anggota Komisi D DPRD DKI Syarif mengatakan saat ini, rapat pembahasan anggaran di komisinya sedang membahas anggaran yang dipaparkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) mengenai kegiatan Community Action Plan (CAP).

“CAP adalah kegiatan perencanaan di tingkat RW yang diadakan setiap tahun. Anggaran itu ditujukan untuk 77 RW pada tahun depan dengan total Rp 14,4 miliar,” kata Syarif di ruang rapat Komisi D, DPRD DKI, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Bongkar Anggaran Tidak Wajar, PSI Raih Simpati Warga DKI

Anggaran CAP terbesar ada di wilayah Jakarta Pusat dengan total Rp 8,3 miliar untuk menyasar 23 RW. Sementara di Kepulauan Seribu ada enam RW dengan total anggaran Rp 1,5 miliar. Juga ada anggaran CAP di wilayah Jakarta Utara di empat RW dengan total Rp 1,4 miliar.

Melihat anggaran yang begitu fantatis, Syarif menyatakan anggaran tersebut ditunda untuk dimasukkan. Karena, hanya untuk kegiatan perencanaan, satu RW mendapatkan jatah anggaran hingga Rp 600 juta. Sementara tahun lalu, anggaran CAP berkisar Rp 400 juta perRW.

"Ya kita minta itu hold dulu. Nanti mereka akan paparkan ulang besok. Seperti apa yang bagus dan efektif, akuntabel. Ini kan flat Rp 600 juta semua. RW kan macam-macam ada yang padat ada yang nggak. Nah, itu saya bilang diefisiensikan,” jelas Syarif.

Cegah Korupsi Anggaran, BTP: Hanya Satu Kata, Transparansi

Selain anggaran yang dinilai cukup besar, Syarif mengungkapkan, anggaran ini ditunda dibahas dikarenakan Dinas PRKP belum bisa menjelaskan secara detail terkait peningkatan anggaran CAP sebesar Rp 200 juta dibandingkan tahun lalu.

“Ya menurut saya, komponennya kemahalan. Kalau yang meningkat antara lain biaya surveyor atau jasa ketik. Tahun lalu bisa kok Rp 400 juta. Masa tahun ini enggak bisa? Makanya besok kita minta mereka paparkan lagi untuk apa saja anggaran Rp 600 juta ini. Kenapa bisa mengalami kenaikan Rp 200 juta dari tahun lalu,” terang Syarif.


anies baswedan


Tambahan dari bu Ida