Sistem e-Budgeting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah jadi sorotan. Bagaimana tidak, dalam sistem itu muncul anggaran 'aneh' dari lem aibon hingga ballpoint yang berjumlah miliaran rupiah.

Terkait dengan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelidiki temuan anggaran tak masuk akal di Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tersebut.

Tujuan besar dari turun tangannya Menteri Keuangan ini untuk meningkat kualitas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Supaya uang negara tidak dihambur-hamburkan untuk hal yang tidak perlu.

Sebelumnya, warganet dihebohkan oleh salah satu alokasi anggaran Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk pembelian lem aibon sebesar Rp 82 miliar.

Tidak hanya lem aibon, sejumlah kejanggalan lain seperti penyediaan pulpen yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah juga.

Kasus kejanggalan anggaran tersebut harusnya menjadi bahan awal bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki kemungkinan korupsi di Pemprov DKI Jakarta. Sebelum Kemenkeu dan Kemendagri turun tangan, harusnya lembaga anti rasuah tersebut sudah bekerja.

Hal ini sebagai upaya pencegahan korupsi dan memberikan contoh baik bagi daerah lain untuk berhati-hati mengalokasikan anggaran APBD.

KPK jangan sampai pilih kasih dan kalah cepat dengan institusi lain, sebab kewenangan koordinasi dan pencegahan kasus korupsi ada di tangannya. Bukti sudah terang benderang, tinggal mau atau tidak saja.

Jika KPK diam saja, maka kita patut bertanya dengan 'keanehan' relasi antara Pemprov DKI Jakarta dan lembaga anti rasuah tersebut. Sekaligus menguatkan dugaan adanya kongkalikong di internal KPK itu sendiri.

Ayo, kita berantas korupsi tanpa pandang bulu.