Akhir-akhir ini, pemerintah menjadi korban dari pemelintiran isu. Saat pemerintahan Presiden Joko Widodo ingin serius memerangi radikalisme, hal itu dipelintir seolah memusuhi agama tertentu.

Padahal, radikalisme yang diperangi pemerintah bukan umat Islam. Melainkan perang terhadap paham yang ingin mengganti dasar dan ideologi negara dengan cara melawan aturan-aturan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah tak pernah menyatakan umat islam itu radikal.

Menurutnya, pemerintah akan menangani orang-orang berpaham radikal, tanpa peduli Islam atau agama lain.

Selain itu, dia menilai bahwa gerakan tersebut berupaya merusak cara berpikir generasi baru. Sehingga, menyebabkan anak-anak muda menganggap bernegara dan konstitusi yang diterapkan saat ini salah.

Faktanya, memang ada kelompok-kelompok kecil yang radikal. Karena itu, Mahfud MD meminta semua pihak tak mendramatisir, seakan-akan pemerintah hanya memerangi kelompok tertentu.

Umat Islam di Indonesia itu hampir sepenuhnya menolak radikalisme. Oleh sebab itu, sangat salah apabila mengatakan umat Islam mengalami diskriminasi dengan tuduhan radikal.

Kita harus luruskan di masyarakat bahwa pemerintah tak pernah memusuhi agama tertentu, apalagi Islam. Pemerintah juga tak pernah menuduh Islam sebagai kelompok radikal.

Tetapi, pemerintah saat ini memerangi radikalisme yang berupa oknum atau kelompok tertentu. Tindakan hukum juga akan menyasar mereka, bukan agamanya atau keyakinannya.

Jadi, jangan salah paham ya.