Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Nursyahbani Katjasungkana angkat bicara mengenai sorotan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta ke timnya. Sebelumnya hujan protes mengarah ke Bappeda DKI saat mengusulkan anggaran TGUPP di rapat pembahasan pada Rabu (30/10).

Nursyahbani mengatakan sorotan untuk TGUPP seolah sudah menjadi komoditas politik.

"Di DKI Jakarta terus-menerus jadi isu politik tanpa ada evaluasi," kata Nursyahbani saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (1/11).

Sebelumnya, usulan anggaran Rp19 miliar untuk TGUPP dianggap memberatkan misi efisiensi Pemprov DKI Jakarta. Nursyahbani lantas mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap TGUPP sebelum menentukan arah pengambilan pos anggaran.

"Evaluasi menyeluruh sebelum ambil keputusan ke mana anggaran harus diambil," kata Nursyahbani.

Jika memang serius hendak memperbaiki kinerja TGUPP, menurut Nursyahbani, anggota dewan bisa saja langsung membentuk panitia khusus.

"Kalau memang mau memperbaiki kinerja, termasuk kinerja DPRD dalam fungsi kontrol, kan bisa dibentuk pansus toh ya?" imbuh Nursayahbani.

Nursyahbani mengatakan keberadaan ia dan timnya selama ini berkepentingan memperkuat fungsi DPRD. Menurutnya, TGUPP punya fungsi kontrol internal gubernur, melengkapi fungsi kontrol dari DPRD. Ia pun mengingatkan tugas anggota DPRD sesungguhnya adalah menghasilkan kebijakan yang berguna bagi konstituen serta rakyat secara umum.

"Bukan cuma menghakimi kesalahan eksekutif yang secara hukum harus dikontrolnya," sambung dia.

Nursyahbani mengingatkan, TGUPP telah ada sejak era gubernur sebelumnya yakni Basuki Tjahaja Purnama. Ia bahkan mengklaim formula ini telah menjadi model dan percontohan bagi pemerintah daerah lain.

Sebelumnya Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono memprotes anggaran TGUPP yang melekat di Bappeda. Menurut dia, anggaran tim gubernur boleh saja dimasukkan RAPBD DKI, asalkan di bawah biaya operasional gubernur. Gembong ingin anggaran tersebut keluar dari saku gubernur sendiri.

Senada, Ketua Fraksi PAN Lukmanul Hakim mengkritik kinerja TGUPP yang dirasa tidak memberikan manfaat langsung kepada rakyat. Lukmanul mengklaim hingga kini tidak tahu sosok maupun kinerja dari para anggota TGUPP.

Sementara Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra Purwanto menilai keberadaan TGUPP justru memperlambat kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menurutnya, kebanyakan SKPD harus menunggu arahan TGUPP untuk menindaklanjuti suatu masalah. (ika/ain)

https://m.cnnindonesia.com/nasional/...olitisasi-dprd