Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang Pencegahan Korupsi Ibu Kota Nursyahbani Katjasungkana menyarankan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) belajar lagi mengenai proses penganggaran

Kritik PSI terhadap rancangan anggaran Pemprov DKI Jakarta dikatakan tidak tepat karena baru berupa draf pagu anggaran yang masih harus melewati tahapan panjang dan bisa diubah.

"PSI mesti belajar proses penganggaran, yang dibahas ke publik [mestinya] bukan draf pagu anggaran," kata Nursyahbani saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Jumat (1/11).

"Draf pagu anggaran itu masih tahap awal sekali, artinya kalau di Bappeda, stafnya memberikan istilah itu komponen dummy. Dan itu bukan hanya praktik di era Anies. Masa Ahok itu kan membeli penghapus sekian miliar," jelas Nursyahbani.

Nursyahbani menekankan bahwa data yang dikritik PSI dan diributkan publik masih berupa pengajuan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta.

Komponen yang dimasukkan bukan yang sebenarnya dan hanya patokan awal saja. Sebab, kata dia, setelah itu masih ada penentuan detail komponen anggaran yang sesungguhnya, proses review, hingga perbaikan-perbaikan.

"Jadi pagu misalnya 100 juta, itu hanya awal saja. Lalu sekolah-sekolah itu--karena ini dinas pendidikan--baru mengajukan anggaran-anggaran dan diolah lagi oleh staf lalu dimasukkan sistem yang lebih terinci. Itu ada rencana kerja dan lain-lain, masih panjang itu sebelum diserahkan DPRD," lanjut dia.

Bila hendak mengkritik, Nursyahbani menyarankan sebaiknya anggota DPRD bukan berbasis pada draf rancangan anggaran yang masih mentah. Terlebih, menurut dia, anggota dewan juga memiliki prosedur formal yakni dengan mempertanyakan langsung ke Pemprov DKI Jakarta.

"Yang harus dibahas formal anggarannya saja. Atau paling enggak ditanyakan, kenapa bisa seperti ini. Supaya bisa juga diperbaiki sistemnya. Bukan kemudian, apa ya, statement-nya itu yang lebih bersifat politis," ujar dia.

Kendati begitu ia mengakui bahwa TGUPP tak ikut mengecek RAPBD. Namun Nursyahbani mengatakan TGUPP ikut mempelajari rencana penganggaran dinas.

Politikus PSI yang menyoroti rancangan anggaran DKI adalah anggota DPRD DKI William Aditya. Dia mengunggah tangkapan layar terkait pengadaan lem aibon sebesar Rp82,8 miliar dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta.

Unggahan itu menjadi viral. Anies sendiri mengaku diam-diam sudah menyisir rencana penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020.

Anies juga mengaku sudah mengetahui ada sejumlah keanehan saat menyisir anggaran. Namun ia mengatakan dirinya enggan membeberkan ke luar.

"Tapi saya kan tidak umumkan ke luar bukan? Karena memang saya mau mengoreksi. Ini tidak bisa seperti ini terus," ujar Anies. (ika)

https://m.cnnindonesia.com/nasional/...-soal-anggaran