Kyai NU jaman Old bersikap acuh tak acuh pada Rizieq Shihab dan sering kali berseberangan dengan FPI. Saat itu, Kyai NU mendapatkan posisi penting di sekitar Presiden.

Sewaktu Presiden sudah tak lagi beri posisi penting, Kyai NU jaman Now mengatakan Rizieq berhak pulang dan dihormati. Pernyataan ini telah mengubah wajah NU. Tinggal tunggu waktu saja Kyai NU bilang Jangan Bubarkan FPI.

Semua terbolak-balik, tanda Kiamat? Tidak juga !

Seabad terakhir, setidaknya kita melihat 3 kali Politik Muka Dua Kyai dalam menghadapi Dewan Jenderal.

Sebelum kemerdekaan, politik muka dua Kyai berwujud SI Merah dan SI Hijau. Sejarah telah mencatat ada organisasi Sarekat Islam (SI) yang bertransformasi menjadi SI Merah dan Hijau. Sebagian Kyai membela SI Merah yang dipimpin Semaun dan berpaham komunis. Hal tersebut dilakukan untuk menghadapi Dewan Gubernur Jenderal Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Republika [SI Hijau dan Merah: Antara Tjokroaminoto dan Semaoen]

Setengah abad lalu, Politik Muka Dua Kyai kembali muncul. Sebagian Kyai NU melebur bersama PKI DN Aidit, untuk hadapi mitos Dewan Jenderal bikinan Ahmad Yani sebagai reaksi akibat Soekarno terlalu miring ke Kiri via Poros Jakarta - Peking / Pyongyang.

Saat itu NU cenderung akomodatif terhadap partai komunis. Misalnya saat NU mengutuk pembentukan Front Anti Komunis yang disokong sayap kanan ekstrem Masyumi. Ketika Masyumi menginisiasi acara Muktamar Ulama di Palembang pada 8-11 September 1957, yang menghasilkan rekomendasi mengharamkan komunisme, NU tak bersedia mengirimkan delegasi.

Secara politik, NU memang tak setuju dengan keberadaan PKI, tapi banyak elite NU merasa bisa bersanding dengan pihak komunis, ketimbang terhadap kelompok muslim reformis.

Historia [Palu Arit di Ladang NU]

Hari ini, kita kembali melihat Politik Muka Dua Kyai menghadapi Dewan Jenderal Angkatan Darat bersatu semenjak terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Menhan dan Fachrul Razi sebagai Menag. Sebagian Kyai mulai membela Habib Rizieq dan FPI yang condong mendukung Khilafah atau PKI jenis Baru (Konsep khilafah mirip dengan Internasionale komunis), sebagai reaksi Presiden mulai tanggalkan Kyai dari posisi penting di Kabinet.

NU tak puas meski ada representasi NU di posisi Wakil Presiden, Menkopolhukam, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Perdagangan.

Jawa Pos [NU di Kabinet Indonesia Maju]

Bukti tak puas mereka adalah perubahan sikap. Masih jelas dalam ingatan ketika Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menanggapi isu pembubaran FPI. Said Aqil menegaskan siapa pun yang mengancam keutuhan NKRI dan menggerogoti Pancasila harus dibubarkan.

"Siapa pun dan apa pun, kalau tidak mendukung bahkan menggerogoti Pancasila dan UUD 1945, ya harus kita berantas. Apa pun tindakan, apalagi ideologi, kalau bertentangan, mengancam dan mengkhawatirkan keutuhan NKRI dan pancasila ya harus kita hilangkan," ujar Said Aqil di Kantor PBNU pada 13 Mei lalu.

Gatra [Muncul Petisi Bubarkan FPI, Ketua PBNU: Yang Menggerogoti Pancasila dan UUD 1945 Harus Kita Berantas]

Namun kini mereka justru membela FPI dan mendukung pemulangan pentolan FPI Rizieq Shihab. Bahkan Ketum PBNU mengimbau untuk menghormati Rizeq yang jelas-jelas terus merongrong Pancasila dengan isu khilafahnya. Elite kyai NU kembali bermuka dua dengan cara membela kelompok FPI yang dulunya mereka lawan. Mereka membela kelompok pro khilafah, membela kelompok yang konsep ideologinya mirip dengan konsep Internasionale komunis. Tak menutup kemungkinan bahwa sikap para kyai NU akan berbalik 180 derajat, yakni menolak pembubaran FPI.

CNN Indonesia [Wasekjen PBNU: Rizieq Berhak untuk Pulang ke Indonesia]

CNN Indonesia [Ketum PBNU Said Aqil: Kita Wajib Hormati Habib Rizieq]

Status Ormas FPI sendiri kini sedang di ujung tanduk. Menteri Agama Fachrul Razi mengaku tak akan memberikan rekomendasi bagi ormas yang masih saja mencantumkan khilafah dalam AD/ART-nya, termasuk Front Pembela Islam (FPI). Fachrul memastikan bahwa ormas dengan paham pro khilafah tidak akan diakomodasi. "Kalau ditanya saya [soal] rekomendasi: khilafah tidak ada," ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (31/10). Fachrul pun menyerahkan persoalan FPI yang sudah tak terdaftar ke ranah hukum. "Kalau FPI urusan hukum. Nanti secara hukum mau diperpanjang atau ndak. Kan ijinnya udah habis," ujarnya.

Detik [Ditanya Soal Nasib SKT FPI, Menag: Rekomendasinya, Khilafah Tidak Ada]

Pertanyaannya, apakah Politik bermuka dua ini adalah strategi membelah diri untuk memenangkan pertarungan politik melawan Dewan Jenderal, atau justru Politik Muka Dua Kyai adalah titik lemah Kyai dalam menghadapi godaan duniawi?

Kita sudah 3 kali melihat Politik Dua Muka Kyai ketika berhadapan dengan Dewan Jenderal. Apakah ini merupakan strategi atau kelemahan? Hanya para Kyai yang tahu jawabannya.

Sebab Kyai menganggap dirinya lebih tahu daripada umat-Nya.