Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti penyimpangan dalam proses pembahasan dan penggunaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) di setiap daerah.

Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan hal itu jadi satu dari beberapa langkah yang disiapkan Tito merespons banyaknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembahasan anggaran.

"Pak Menteri mengingatkan pertama tentunya prioritas masalah pembangunan harus dilaksanakan, pemanfaatan anggaran harus benar-benar diarahkan untuk capaian target-target kinerja yang ditetapkan, dan tentunya evaluasi APBD akan semakin lebih dicermati lagi agar pemborosan dan celah-celah penyimpangan bisa diminimalisasi," kata Hadi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (20/10).

Hadi mengatakan dengan strategi-strategi yang dicanangkan Tito, maka Kemendagri akan memperkuat pengawasan internal pemda. Salah satunya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah.

Dalam PP tersebut, Kemendagri bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat lembaga inspektorat di pemda. Inspektorat nantinya akan lebih independen jika menemukan penyimpangan.

"Tidak perlu izin kepala daerah, bisa langsung melakukan investigasi. Hasil investigasi untuk provinsi dilaporkan kepada menteri, untuk kabupaten/kota dilaporkan kepada gubernur," ujar Hadi.


Sebelumnya, di akhir masa jabatan, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan ada 119 kepala daerah yang terkena OTT KPK. Ia berjanji kasus OTT Waki Kota Medan Dzulmi Eldin jadi yang terakhir.

Saat Tito menggantikan Tjahjo sebagai Mendagri, ia mengatakan ingin melakukan perubahan terhadap budaya feodal di pemda. Salah satunya dengan penguatan pengawasan keuangan daerah oleh lembaga inspektorat.


"Hasil-hasil pemeriksaan Irjen dan jajaran APIP daerah tersebut dilaporkan kepada Mendagri melalui Irjen. Dengan konsekuensi diberikan pembinaan, sanksi administrasi, atau langsung ditindaklanjuti penegakan hukum melalui Kejaksaan atau Kepolisian," ujar Tito dalam keterangan tertulis yang disampaikan Kapuspen Kemendagri Bahtiar pada Jumat (25/10).

Tito Janji Evaluasi Seluruh APBD

Sementara itu, Tito menyatakan bakal mengevaluasi anggaran seluruh daerah di Indonesia. Ia berkata langkah itu untuk mengetahui daerah yang tidak optimal melakukan penyerapan anggaran.

"Kami akan lakukan evaluasi akhir tahun ini, kita lihat," ujar Tito di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (29/10).

Tito menuturkan sejumlah daerah diketahui tidak menggunakan APBD dengan efektif. Berdasarkan data Kemendagri, terdapat daerah yang baru 60 persen menggunakan APBD jelang akhir tahun 2019.

Tito menilai minimnya penyerapan APBD berpotensi pada minimnya pembangunan di daerah.

"Ini akan kami lihat provinsi per provinsi nantinya, kabupaten per kabupaten. Kami akan buat iklim kompetitif, yang bagus akan diberi penghargaan, yang kurang bagus akan kami sebutkan," ujarnya.

Lebih lanjut, Tito juga mengklaim akan memastikan seluruh program di daerah sinkron dengan pemerintah pusat. Sebagai Mendagri, ia berkata tidak ingin ada program daerah yang tidak dirasakan oleh masyarakat.

"Kami akan sisir, jangan hanya send. artinya jangan hanya buat program, tapi harus dirasakan oleh masyarakat," ujar Tito.

Untuk memastikan program berjalan efektif, Tito mengatakan bakal mengecek alokasi APBD setiap daerah, misalnya alokasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Jika lebih belanja pegawai dan barang, ia menilai APBD hanya digunakan untuk kepentingan ASN daerah tersebut.

"Kalau belanja modalnya yang besar itu bagus. Tapi kita harus lihat lagi belanja modal ini betul-betul yang menyentuh masyarakat atau sekedar mengadakan barang tapi tidak dipakai," ujarnya.

"itu tidak ada gunanya," ujar Tito.

Tito menambahkan APBD sangat penting untuk pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, hingga menciptakan lapangan kerja. Bahkan, ia menyebut APBD sejatinya digunakan untuk kepentingan kesehatan masyarakat, khususnya anak.

Lebih dari itu, Tito menegaskan akan mengaktifkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk melihat dan memastikan program di daerah tepat sasaran.  (dhf)

Hayo siapa aja yang pakai teknik2 Feodal dalam kepemimpinan di Pemda. 

Sebelumnya, di akhir masa jabatan, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan ada 119 kepala daerah yang terkena OTT KPK.Ia berjanji kasus OTT Waki Kota Medan Dzulmi Eldin jadi yang terakhir.

Ternyata ada 119 Kepala Daerah yang pakai teknik Feodal. 

Quote:

Tito menuturkan sejumlah daerah diketahui tidak menggunakan APBD dengan efektif. Berdasarkan data Kemendagri, terdapat daerah yang baru 60 persen menggunakan APBD jelang akhir tahun 2019.

Hayo siapa yang bikin rencana APBD minta dana 100% tapi yg terealisasi cuma 60%..